Wamendagri Tolak Kaitkan OTT Kepala Daerah dengan Faktor Gaji

Kementerian Dalam Negeri menolak anggapan bahwa rendahnya pendapatan menjadi pemicu utama maraknya kasus korupsi yang menjerat para pemimpin daerah sepanjang tahun 2026. Penegasan ini merespons rentetan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap sembilan kepala daerah.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menjelaskan bahwa latar belakang finansial seseorang tidak menjadi jaminan moral untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan catatannya, fenomena ini justru kerap melibatkan figur yang sudah mapan secara ekonomi sebelum menjabat.

"I saya tidak sepakat kalau besaran gaji kepala daerah dikaitkan dengan perilaku korupsi," kata Bima Arya saat dihubungi, Sabtu (4/7/2026).

Mantan Wali Kota Bogor tersebut menambahkan bahwa integritas individu merupakan faktor pembeda yang mendasar di tengah terbukanya peluang penyelewengan di birokrasi daerah.

"Banyak kepala daerah berlatar pengusaha sukses melakukan korupsi juga, dan banyak kepala daerah yang daerahnya punya peluang melakukan korupsi tapi tetap lurus dan jujur," ucap Bima Arya.

Menurutnya, fenomena rasuah di tingkat regional ini membutuhkan evaluasi mendalam pada sistem politik dan pengawasan hukum secara menyeluruh dari tingkat pusat hingga daerah.

"Korupsi kepala daerah ini banyak sebab dan perlu pembenahan total secara sistemik mulai dari hulu ke hilir, artinya kan pembenahan mulai dari hulu seperti pembenahan tata kelola partai politik, pengkaderan partai politik, sistem pemilu, dan pemilihan kepala daerah, komitmen APH, independensi APIP, dan lain-lain," jelas Bima Arya.

Dilansir dari detikcom, data penindakan hukum mencatat Bupati Langkat Syah Afandin menjadi kepala daerah kesembilan yang ditangkap KPK dalam kurun waktu yang sama terkait kasus dugaan suap proyek infrastruktur. Sebelum penangkapan di Langkat, penyidik lembaga antirasuah tersebut juga menetapkan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby sebagai tersangka dugaan suap jual beli jabatan sekretaris daerah.