Yasinta Moiwend Laporkan Pimpinan LBH Papua Pos Merauke ke Polisi

Tokoh perempuan adat Merauke Yasinta Moiwend melaporkan Direktur LBH Papua Pos Merauke John Teddy Wakum ke Polda Metro Jaya pada Jumat (29/05/2026). Laporan ini diajukan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi karena keberatan wajahnya ditampilkan dalam film dokumenter Pesta Babi.

Yasinta merasa kecewa karena film dokumenter yang mengangkat isu penolakan proyek Food Estate di Merauke tersebut ditayangkan tanpa persetujuannya. Film yang dipublikasikan melalui YouTube Jubi TV sejak 22 Mei 2026 itu telah ditonton lebih dari 10 juta kali.

Sutradara film Pesta Babi, Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale, memberikan tanggapan tertulis mengenai sikap hukum yang diambil oleh salah satu tokoh utama dalam karya mereka tersebut.

"Kami hormati pilihan Mama Yasinta" kata Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale, Sutradara Film Pesta Babi.

Para kolaborator film kemudian memberikan penegasan mengenai rekam jejak Yasinta yang selama ini dikenal konsisten menyuarakan hak-hak masyarakat adat Suku Malind Anim di Kampung Wanam.

"seorang tokoh perempuan adat Malind yang sudah lama berjuang untuk diri dan komunitasnya" tutur Kolaborator Film Pesta Babi.

Pihak pembuat film juga mengimbau masyarakat luas agar tetap menghormati posisi hukum maupun keputusan pribadi yang diambil oleh peraih S.K. Trimurti Award 2025 tersebut.

"meminta publik untuk tidak menyudutkan atau menghakimi beliau" ucap Kolaborator Film Pesta Babi.

Sebelumnya, Yasinta juga sempat menyampaikan komitmennya untuk terus mempertahankan tanah adat Papua dalam kegiatan pra-peluncuran film dokumenter ini yang disiarkan pada Maret 2026.

"Harus kuat, apa pun yang terjadi di depan kita, kita harus lawan. Saya dari 2024 sampai 2026 saya masih bertahan perjuangan tanah kami se-Papua," kata Yasinta Moiwend, Tokoh Adat Papua.

Akan tetapi, sikap Yasinta berubah setelah video pernyataannya viral di media sosial yang menyatakan kekecewaannya terhadap LBH Pos Merauke sebagai pihak pendamping advokasi selama ini.

"Itu yang saya kecewa sekali sekarang dengan mereka LBH (Pos Merauke)" ujar Yasinta Moiwend, Tokoh Adat Papua.

Dalam rekaman video tersebut, Yasinta menegaskan bahwa dirinya sudah tidak lagi menjadi bagian dari gerakan kampanye bersama lembaga bantuan hukum tersebut.

"Saya sudah ambil keputusan sendiri. Jadi saya mau cari pekerjaan di perusahaan, cari pekerjaan karena rumah saya ingin direhab karena sudah tidak layak lagi" kata Yasinta Moiwend, Tokoh Adat Papua.

Dirinya menambahkan bahwa keputusan ini diambil demi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dan masa depan anak-anaknya.

"Jadi mama harap ke depan mohon dibantu. Saya tetap di pihak perusahaan sekarang, tidak seperti dulu lagi karena dulu itu saya dimanfaatkan, saya diajak oleh orang-orang LBH" jelas Yasinta Moiwend, Tokoh Adat Papua.

Perubahan sikap ini memicu perbincangan luas mengenai transparansi dan akuntabilitas sebuah karya seni, termasuk adanya tuntutan dari TNI Angkatan Darat mengenai sumber pendanaan film.

Di sisi lain, acara nonton bareng film Pesta Babi di beberapa wilayah sempat mengalami pembubaran dan intimidasi yang diduga dilakukan oleh aparat penegak hukum setempat.

Merespons dinamika tersebut, seorang perwira tinggi dari Korps Baret Merah menegaskan bahwa institusinya tetap menghormati iklim demokrasi dan hak warga negara dalam melahirkan karya seni.

"Kami menghormati kebebasan berekspresi dan kebebasan berkarya dalam demokrasi. Tetapi, setiap produk informasi juga memiliki tanggung jawab moral agar tidak membangun stigma kebencian atau pun distorsi terhadap institusi negara" pungkas Jenderal Kopassus.