AHY Ingatkan Batasan Kekuasaan dan Netralitas Aparatur Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa kekuasaan merupakan amanah rakyat yang memiliki batas waktu sehingga hak politik masyarakat tidak boleh dihalangi, dalam pidato peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9/2026).

AHY mengingatkan agar seluruh proses demokrasi dan penyelenggaraan pemilu mendatang dapat berjalan secara jujur, adil, bebas, serta terlepas dari penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik praktis.

Mantan perwira TNI tersebut menekankan pentingnya menjaga independensi serta profesionalitas dari seluruh elemen penegak hukum dan birokrasi demi menjamin keadilan bagi seluruh peserta pemilu.

"TNI, Polri, Intelijen, Penegak Hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara harus profesional dan netral," kata AHY.

Ia memaparkan bahwa lahirnya era Reformasi yang membidani pembentukan Partai Demokrat pada 2001 merupakan koreksi atas berbagai krisis multidimensi, termasuk korupsi dan intervensi militer dalam politik.

"Indonesia ketika itu menghadapi krisis multidimensi. Mulai dari krisis ekonomi, berkembang menjadi krisis politik, sosial, hukum, keamanan, hingga krisis kepercayaan," jelas AHY.

Dalam pidatonya, AHY juga menyoroti kondisi perekonomian masyarakat bawah serta tekanan harga kebutuhan pokok yang masih dialami oleh banyak keluarga di berbagai daerah.

"Harus kita akui dengan jujur, masih banyak keluarga yang bekerja keras, tetapi merasa hidup belum semakin mudah. Harga kebutuhan sehari-hari masih menekan. Mendapatkan pekerjaan yang layak tidak selalu mudah. Banyak keluarga harus bekerja keras agar penghasilan mereka mampu mengejar biaya hidup yang terus bertambah," tutur AHY.

Ia menambahkan bahwa data temuan lapangan sejalan dengan hasil riset publik yang menempatkan isu ekonomi dan kemiskinan sebagai perhatian utama masyarakat saat ini.

"Survei-survei nasional juga menunjukkan bahwa harga kebutuhan pokok, pemberantasan korupsi, lapangan pekerjaan, dan kemiskinan masih menjadi perhatian utama rakyat. Tekanan itu nyata," ungkap AHY.

Ia meminta seluruh kader Partai Demokrat untuk mendengarkan aspirasi warga sekaligus membantu menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

"Kita tidak boleh mengabaikannya, jangan menjauh dari kenyataan. Dengarkan, pahami, dan perjuangkan jalan keluarnya. Sebab di balik setiap angka ekonomi, ada kehidupan manusia," ujar AHY.

Mengenai posisi politik Demokrat dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, AHY meminta para kader tetap kritis dan membantu memperbaiki program-program yang belum sempurna.

"Hari ini Partai Demokrat menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan yang sungguh baik bagi rakyat harus kita dukung dan kawal. Yang belum sempurna, kita bantu perbaiki.

Dan kita harus tetap jujur terhadap kenyataan yang dirasakan rakyat. Sebab, yang kita perjuangkan bukan semata-mata keberhasilan satu partai. Yang kita perjuangkan adalah keberhasilan Indonesia," tegas AHY.

Ia menambahkan bahwa pengawasan terhadap program strategis pemerintah sangat mendesak agar anggaran belanja dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Program-program strategis pemerintah yang nyata-nyata meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh tanah air harus kita kawal agar tepat sasaran, tata kelolanya baik, tidak terjadi penyalahgunaan anggaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat," ucap AHY.

AHY menutup pesannya dengan menegaskan indikator utama keberhasilan suatu kebijakan politik bagi masyarakat luas.

"Pada akhirnya, politik harus diuji dengan satu pertanyaan sederhana, apakah kehidupan rakyat menjadi lebih baik?" lanjut AHY.

Ia juga meminta masyarakat untuk terus menjaga nilai-nilai demokrasi dan menjamin hak memilih serta dipilih bagi seluruh warga negara.

"Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu," kata AHY.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan agar demokrasi tidak hanya dipandang sebagai agenda rutinitas pemilu semata.

"Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih," jelas AHY.

Menurutnya, sistem pemerintahan yang terbuka dan taat hukum merupakan syarat mutlak bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat.

"Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur dan penyelenggaraan Pemilu," tegas AHY.

Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara kekuatan pemerintah dan kontrol dari masyarakat sipil serta pers.

"Demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintahan yang kuat dan efektif, sekaligus terbuka terhadap kritik, menghormati perbedaan, menjunjung hukum, dan selalu siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat," jelas AHY.

Ia berharap prinsip kejujuran dan keterbukaan dapat terus diterapkan dalam setiap penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia.

"Pemilu harus berlangsung jujur, adil, bebas, dan demokratis," ucap AHY.

Menurutnya, penggunaan sumber daya publik untuk agenda politik tertentu harus dihindari demi menjaga keadilan kompetisi.

"Fasilitas negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik praktis," kata AHY.

Ia menegaskan bahwa legitimasi kepemimpinan politik sepenuhnya berada di tangan rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

"Setiap peserta Pemilu harus memperoleh perlakuan yang adil. Siapa pun yang menang harus menang karena mendapatkan kepercayaan rakyat, dan siapa pun yang kalah harus menghormati kehendak rakyat," tutur AHY.

AHY mengungkit rekam jejak kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai teladan proses pergantian kekuasaan yang damai.

"Kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode," pungkas AHY.