Airlangga Bantah Tudingan AS Soal Indonesia Masuk Jaringan Transhipment

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menolak keras tuduhan pemerintah Amerika Serikat yang memasukkan Indonesia ke dalam jaringan pengalihan barang atau transhipment pada Kamis (20/8/2026) di Jakarta Pusat. Laporan AS tersebut menuding Indonesia membantu China menghindari pengenaan tarif ekspor, seperti dilansir dari Detik Finance.

Pemerintah Indonesia menegaskan tidak pernah terlibat atau mendapatkan pemberitahuan mengenai studi tersebut. Dalam dokumen AS bertajuk The Great Transhipment Scam, Indonesia ditempatkan di Tier 2 bersama Brasil, Malaysia, Thailand, Turki, dan Vietnam sebagai kelompok manufaktur yang terintegrasi dengan China.

"Kami katakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Dan kedua, Indonesia ditempatkan di Tier 2, diasumsikan masuk tier 2, di mana merupakan manufaktur terintegrasi dengan China dan ekspornya ke Amerika, terutama untuk produk-produk plastik dan turunannya," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Kawasan industri skala besar seperti di Batam dan Bekasi telah beroperasi sejak era 1990-an dengan mayoritas pelaku usaha berbasis modal nasional. Kebutuhan bahan baku plastik dalam negeri juga dipasok secara mandiri oleh produsen lokal seperti Chandra Asri dan Lotte Chemical.

"Jadi, tidak benar ini menggunakan transhipment dari negara lain untuk memproses," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Sebagian besar hasil produksi kemasan plastik nasional dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan domestik serta pasar kawasan sekitar, alih-alih dikirim ke pasar Amerika Serikat. Tuduhan dari laporan pemerintahan Presiden AS Donald Trump tersebut dinilai hanya berpatokan pada asumsi semata.

"Plastik packaging-nya sebagian besar digunakan sendiri di dalam negeri ataupun diekspor ke sekitaran, tetapi bukan ke Amerika Serikat. Jadi, kita tidak perlu khawatir dengan studi. Namun kami juga tegaskan bahwa studi ini merupakan studi yang berdasarkan anggapan atau asumsi. Jadi, apa yang terjadi sebetulnya tidak seperti apa yang mereka asumsikan," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Praktik transhipment scam merupakan skema pengiriman barang melalui negara ketiga demi menyamarkan negara asal untuk menghindari tarif masuk. Laporan Gedung Putih mencatat sekitar 40 negara masuk dalam jaringan tersebut, dengan potensi kerugian penerimaan bea masuk AS diperkirakan mencapai US$ 40 hingga 303 miliar.