Aljazair Putuskan Hubungan Diplomatik dengan UEA dan Tutup Wilayah Udara

Pemerintah Aljazair resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab (UEA) dan menutup wilayah udaranya bagi seluruh pesawat asal negara Teluk tersebut mulai Jumat (11/9/2026). Langkah drastis ini diambil setelah Aljazair menuding Abu Dhabi melakukan tindakan bermusuhan yang mengancam stabilitas regional.

Kementerian Luar Negeri Aljazair mengumumkan keputusan pemutusan hubungan bilateral ini dilakukan usai serangkaian diplomasi dan negosiasi menemui jalan buntu. Pemerintah Aljazair juga memberi waktu 48 jam kepada Duta Besar UEA untuk Aljazair, Yousef Saif Khamis Subaa Al-Ali, untuk meninggalkan negara tersebut.

Larangan melintas di wilayah udara Aljazair berlaku untuk seluruh pesawat sipil dan militer UEA mulai Jumat pukul 00.00 waktu setempat. Meski demikian, penerbangan komersial UEA dari dan menuju Bandara Internasional Houari Boumediene di Aljir dikecualikan hingga kontraknya berakhir pada akhir tahun 2026.

Eskalasi ketegangan ini terjadi di tengah perbedaan tajam terkait sejumlah isu regional. Aljazair menentang keras normalisasi hubungan dengan Israel yang dilakukan UEA melalui Kesepakatan Abraham, serta menolak keterlibatan Abu Dhabi di kawasan Sahel, Libya, dan Sudan. Selain itu, kedua negara berselisih mengenai Sahara Barat, di mana UEA mendukung klaim Maroko sementara Aljazair mendukung Front Polisario.

Seluruh kekuatan politik utama Aljazair, seperti Front Pembebasan Nasional, Gerakan Nasional untuk Demokrasi, dan Front Kekuatan Sosialis, menyatakan dukungan penuh atas kebijakan tegas pemerintah demi menjaga kedaulatan nasional.

Kementerian Luar Negeri Aljazair menegaskan bahwa langkah ini terpaksa diambil demi merespons sikap provokatif pihak lawan.

"Aljazair telah menggunakan semua cara, dalam semangat menghargai prinsip hubungan antarnegara, untuk mengambil perhatian pihak UAE dan memperingatkan mereka akan konsekuensi serius yang dapat terjadi dari tindakan yang amat disesali dan tak dapat dibenarkan," kata Kementerian Luar Negeri Aljazair.

Merespons pengumuman pemutusan hubungan tersebut, Penasihat Diplomatik Presiden UEA, Anwar Gargash, memberikan tanggapan melalui media sosial mengenai prinsip diplomasi antarnegara.

"Ambiguitas bukanlah sebuah kebijakan, dan kegaduhan tidak dapat menggantikan ketiadaan visi. Diplomasi yang berhasil dibangun atas kejelasan posisi, pengelolaan kepentingan dan perbedaan secara baik," kata Anwar Gargash, Penasihat Diplomatik Presiden UEA.

Ia juga menambahkan pandangannya mengenai dasar yang seharusnya digunakan dalam mengelola hubungan bilateral.

"Selain itu, hanyalah merupakan cerminan dari kekurangan visi dan tata kelola," kata Anwar Gargash, Penasihat Diplomatik Presiden UEA.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri UEA menyatakan harapannya agar keputusan pemutusan hubungan ini tidak berlangsung secara permanen demi menjaga ikatan antar masyarakat kedua negara.

"Kementerian Luar Negeri menegaskan apresiasi UEA terhadap rakyat Aljazair yang bersaudara serta kebanggaannya atas ikatan yang menyatukan kedua bangsa," kata Kementerian Luar Negeri UEA.

Ketegangan antara Aljazair dan UEA memuncak setelah Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune berulang kali mengkritik campur tangan UEA di Afrika Utara dan kawasan Sahel dalam beberapa wawancara sebelumnya.

"Di mana pun mereka menginjakkan kaki, darah mengalir," kata Abdelmadjid Tebboune, Presiden Aljazair.

Ia menegaskan keinginan pemerintahannya agar pihak luar tidak lagi memicu pertumpahan darah di kawasan tersebut.

"Kami ingin mereka menjauh, agar darah tidak mengalir di negara kami," kata Abdelmadjid Tebboune, Presiden Aljazair.

Kebijakan tegas Aljazair ini menambah panjang daftar perselisihan diplomatik UEA di kawasan, setelah sebelumnya Somalia membatalkan perjanjian pertahanan dengan Abu Dhabi serta tuduhan intervensi militer dari Sudan.