Bank Indonesia Tegaskan Indepensi Tetap Terjaga Meski Koordinasi dengan Pemerintah Diperkuat

Bank Indonesia menegaskan bahwa independensinya tetap terjaga meskipun memperkuat koordinasi dengan pemerintah dalam kebijakan fiskal dan moneter. Pernyataan ini disampaikan oleh Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fithra Faisal Hastiadi, pada Kamis, 20 Agustus 2026, dilansir dari Detik Finance.

Fithra menyatakan tidak pernah ada pembahasan untuk memasukkan Bank Indonesia ke dalam struktur pemerintah karena independensi bank sentral sudah diatur secara konstitusional dalam undang-undang.

"Tidak pernah ada wacana untuk kemudian memasukkan Bank Indonesia menjadi bagian dari pemerintah. Karena itu sudah bagian dari konstitusi kita," ujar Fithra.

Menurut Fithra, posisi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen memiliki dasar konstitusional, sehingga pembahasan tentang independensi tidak hanya dilihat dari hubungan kelembagaan dengan pemerintah, tetapi juga dari kemampuan operasional bank sentral menjalankan kebijakan sesuai mandatnya.

"Independen itu bukan artinya kita beda rumah. Rumahnya sama. Ada koridor-koridornya memang.

Tapi ada pintunya di mana kita bisa saling berkoordinasi. Itu adalah operational independence," kata Fithra.

Fithra menjelaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia karena kebijakan fiskal dan moneter memiliki fokus yang berbeda. Pemerintah berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, sementara Bank Indonesia mengutamakan stabilitas moneter.

"Mereka harus satu irama. Harmoni. Bauran fiskal dan moneter," ujarnya.

Dia menegaskan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia tidak mengurangi independensi bank sentral. Koordinasi dapat berlangsung asalkan Bank Indonesia tetap memiliki kewenangan operasional dalam menentukan dan menjalankan kebijakan moneternya.

"Independensi Bank Indonesia masih tetap intact (terjaga)," tegas Fithra.