DPR Sahkan Destry Damayanti Sebagai Gubernur Bank Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi menetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia dalam rapat paripurna pada Selasa (1/9/2026). Penetapan ini menandai babak baru karena Destry menjadi perempuan pertama yang memimpin bank sentral sejak berdiri pada 1953.

Pengangkatan tersebut dilakukan untuk mengisi posisi pimpinan setelah Gubernur BI sebelumnya, Perry Warjiyo, memutuskan mengundurkan diri. Perry menyampaikan apresiasi atas amanah yang telah diemban selama memimpin lembaga tersebut.

"Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang diberikan kepada saya selama ini dalam menjalankan tugas-tugas Bank Indonesia sesuai Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku," kata mantan Gubernur BI Perry Warjiyo.

Pemerintah menerima permohonan tersebut secara resmi setelah surat pengunduran diri diserahkan langsung kepada Presiden. Perry telah menyelesaikan pengabdian panjang di bank sentral setelah menjabat sejak 24 Mei 2018 dan diperpanjang untuk periode kedua pada 2023.

"Semoga Tuhan YME senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungan bagi Bank Indonesia dalam menjalankan mandatnya bagi kemajuan perekonomian nasional," kata Perry Warjiyo.

Surat pengunduran diri tersebut telah diterima oleh pihak istana sehari sebelum pengumuman resmi disampaikan kepada publik. Keputusan ini diambil Perry setelah berkarier lebih dari tiga dekade di lingkungan Bank Indonesia.

"Kemarin secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Pascapenetapan dirinya, Destry Damayanti menyiapkan strategi penguatan peran kantor cabang daerah untuk meredam inflasi dari sisi pasokan, khususnya komoditas pangan. Langkah ini diambil guna mengatasi tantangan kestabilan harga cabai dan bawang di tingkat daerah.

"Kaitannya dengan misalnya kita ada mengarah sekarang ini kayak volatile food inflation. Inflasi kan salah satu juga target di kami untuk menjaga, dijaga stabilitasnya," kata Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.

Pendekatan penanganan stabilitas harga memerlukan kolaborasi lintas lembaga karena keterbatasan wewenang bank sentral pada sektor produksi. Sinergi ini akan melibatkan kementerian teknis serta pemerintah daerah.

"Tapi kita tahu ada sumber inflasi yang sifatnya lebih supply-side. Nah tentunya kalau supply-side ini kan Bank Indonesia nggak bisa sendiri, jadi Bank Indonesia mengajak tentu lembaga terkait termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah," kata Destry Damayanti.

Jaringan operasional daerah akan dioptimalkan guna mengintervensi langsung titik-titik kelangkaan pasokan komoditas utama. Kerja sama di lapangan difokuskan pada pemantauan distribusi dan ketersediaan barang.

"Contohnya supply untuk pangan misalnya, nah kan Bank Indonesia nggak mungkin sendiri melakukan itu, maka dengan pemerintah daerah, kemudian juga dengan kementerian-kementerian, Kementerian Pertanian ataupun kementerian terkait lainnya, itu kita bekerja sama bagaimana ke daerah-daerah," kata Destry Damayanti.

Keberadaan puluhan unit kerja di berbagai wilayah menjadi instrumen utama dalam menjalankan fungsi pengawasan pasokan pangan tersebut. Langkah konkret ini disiapkan untuk merespons fluktuasi harga bahan pokok.

"Kami punya 46 kantor cabang, kantor Bank Indonesia daerah, bekerja sama dengan Pemda dan juga lembaga lain terkait untuk bisa mengatasi kelangkaan, misalnya ada masalah cabai, ada masalah bawang merah. Itu bentuk konkret kalau kita bicara sektor riil terkait dengan pangan," kata Destry Damayanti.

Selain fokus pada inflasi pangan, bank sentral tetap memperluas penggunaan transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) untuk perdagangan dan investasi. Kelompok kerja khusus telah dibentuk bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan BKPM.

"Kemudian juga kerja samanya terkait misalnya kita mendorong Local Currency Transaction ya untuk usaha kita. Nah ini kita punya semacam working group di mana di situ kementeriannya ada dari Perdagangan ada, dari BKPM ada, dari Industri di mana kayak ada pertemuan yang rutin karena itu terkait dengan investasi dan juga perdagangan," kata Destry Damayanti.

Penetapan Destry memperpanjang daftar kepemimpinan perempuan di lembaga strategis negara. Selain BI, lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dipimpin Friderica Widyasari Dewi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh Isma Yatun, Badan Pusat Statistik (BPS) oleh Amalia Adininggar Widyasanti, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) oleh Sarah Sadiqa.