Bantuan Gempa NTT Disalurkan Saat Pengungsi Mengalami Kelangkaan Pangan

Warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), menghadapi krisis logistik pangan di pengungsian saat bantuan dana perbaikan rumah mulai disalurkan pada Jumat (21/8/2026).

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meninjau langsung lokasi terdampak di Kabupaten Manggarai Timur hingga malam hari untuk memastikan pendataan penerima bantuan perbaikan rumah berjalan transparan dan sesuai kondisi lapangan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyalurkan bantuan tunai sebesar Rp 20 juta untuk rumah rusak berat dan Rp 5 juta untuk rumah rusak ringan, dari total dana kemanusiaan yang dihimpun sebesar Rp 4,5 miliar.

"Kalau rusaknya berat, kita bantu Rp 20 juta," ujar Dedi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (22/8/2026).

Peninjauan langsung ke rumah warga dilakukan untuk mencocokkan laporan kerusakannya secara teliti. Di Kelurahan Bangka Leleng, Kecamatan Lamba Leda Selatan, sebanyak 23 rumah rusak berat dan 83 rumah rusak ringan menerima bantuan. Sementara di Kelurahan Nggalakleleng, Kecamatan Pocoranaka, bantuan diserahkan kepada 20 rumah rusak berat dan 18 rumah rusak ringan.

"Kita pastikan data rumah yang rusak berat, retak-retak, hingga yang roboh terdata dengan benar. Penyaluran bantuan dilakukan secara transparan dan tunai agar warga bisa langsung memperbaiki tempat tinggalnya," kata Dedi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Adi Komar menyampaikan bahwa verifikasi di lapangan menyebabkan jumlah penerima bantuan bertambah dari data awal.

"Penyaluran bantuan dilakukan bersama Tim Aju BPBD Jabar, BPBD setempat, pemerintah daerah, dan sejumlah pihak terkait," ucap Adi.

Di sisi lain, keterbatasan logistik pangan masih membayangi sejumlah posko pengungsian. Di Kampung Logo Atas, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambi Rampas, sekitar 20 kepala keluarga hanya menerima 5 kilogram beras, tiga bungkus mi instan, dan satu rak telur, yang memaksa anak-anak mengonsumsi nasi campur kopi.

"Anak-anak makan nasi putih campur kopi karena kemarin belum dapat sumbangan makanan," kata Aidah, salah satu warga pengungsi, Sabtu (22/8/2026).

Keterbatasan pasokan pangan membuat warga khawatir akan kondisi kesehatan pengungsi jika penyaluran tidak dilakukan secara berkesinambungan.

"Saya berharap pembagian sembako itu harus bisa memperhatikan juga warga di bagian pelosok. Kalau bisa, dalam satu minggu bantuan pangannya tiga kali," ujar Aidah.

Warga Kampung Logo Atas lainnya, Mikael Amir, menjelaskan bahwa sekitar 40 posko mandiri di wilayahnya jarang tersentuh bantuan logistik sehingga warga terpaksa mengandalkan sisa sediaan ubi.

"Bantuan makanan yang kami terima tidak merata dan menjangkau semua. Apalagi kami yang bangun posko mandiri hanya dapat bantuan sedikit," kata Mikael saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (22/8/2026).

Selain logistik bahan pokok, warga mengeluhkan minimnya kehadiran pejabat pemerintah daerah untuk memberikan penguatan moril kepada masyarakat terdampak.

"Kami mandiri. Kami jarang dikasih bantuan. Kami berharap bantuan pemerintah," ujarnya.

Bantuan dari relawan, pemerintah desa, dan lembaga swadaya masyarakat telah diterima warga, namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan harian.

"Memang ada sumbangan dari LSM dan relawan, dari pemerintah desa ada, tapi kurang," katanya.

Mikael menambahkan bahwa pengungsi, terutama anak-anak, membutuhkan dukungan pemulihan trauma pascabencana.

"Kami merasa kurang diperhatikan karena sampai saat ini belum ada kunjungan dari pemerintah untuk menguatkan psikologi kami dan anak-anak," ungkapnya.

Kondisi serupa terjadi di Wae Pesi, Kabupaten Manggarai, di mana warga menghentikan rombongan kendaraan kepolisian yang melintas menuju Posko Reo untuk menyuarakan protes atas minimnya pemerataan bantuan.

Kasi Humas Polres Manggarai AKP Ngurah Saba Nugraha turun langsung menemui pengungsi guna mendengarkan aspirasi dan meredakan ketegangan di lokasi kejadian.

“Kami memahami kekecewaan masyarakat. Dalam situasi bencana seperti ini, warga tentu ingin segera mendapatkan bantuan,” kata Ngurah dalam keterangannya, Sabtu (22/8/2026).

Kepolisian memberikan penjelasan mengenai alur serta kendala pemetaan distribusi logistik agar masyarakat dapat memahami situasi di lapangan.

“Kami datang untuk mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan mereka dan menjelaskan kondisi pendistribusian bantuan agar semuanya bisa dipahami bersama,” ujarnya.

Setelah dialog persuasif dilakukan, warga membuka kembali blokade jalan sehingga rombongan kepolisian dapat melanjutkan perjalanan ke Posko Reo.