Bapanas Salurkan 1,65 Juta Ton CBP Tekan Inflasi Beras

Pemerintah menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 1,65 juta ton hingga 21 Agustus 2026 guna menekan lonjakan harga pangan di pasar, seperti dilansir dari Detik Finance. Volume penyaluran tersebut naik 20,43 persen dibandingkan periode Januari–Agustus 2023 yang mencatatkan angka 1,37 juta ton.

Intervensi stok tersebut diklaim efektif dalam meredam laju inflasi beras nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi beras secara tahunan melandai dari 3,98 persen menjadi 3,10 persen hingga Juli 2026, sedangkan laju bulanan bertahan di level 0,49 persen.

Pengendalian harga tersebut ditopang oleh langkah agresif Perum Bulog di lapangan. Lembaga pangan ini terus mempercepat distribusi pasokan ke pasar-pasar utama untuk memastikan ketersediaan barang.

"Kita bisa mengerem perkembangan harga beras dengan 2 instrumen. Bulog segera cepat masif melakukan SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) terutama di pasar-pasar. Masifkan di pasar," jelas Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa dalam keterangannya, Sabtu (22/8/2026).

Ketersediaan cadangan beras nasional saat ini berada dalam kondisi aman. Total stok CBP yang dikuasai Perum Bulog mencapai 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026, melonjak 291,66 persen dari posisi Agustus 2023 yang hanya 1,32 juta ton.

Selain program SPHP, pemerintah telah merealisasikan bantuan pangan tahap pertama sebesar 662,86 ribu ton dan tahap kedua sebanyak 32,25 ribu ton. Penyaluran juga mencakup bantuan bencana serta keadaan darurat sebesar 11,39 ribu ton dan golongan anggaran 53,68 ribu ton.

Optimalisasi dua instrumen utama menjadi kunci penting keberhasilan pengendalian Indeks Perkembangan Harga (IPH) daerah secara berkelanjutan.

"Nah yang kedua, sejauh mana bantuan pangan yang ditugaskan kepada Bulog untuk alokasi 3 bulan, karena kedua instrumen ini kalau dilakukan dengan tepat waktu, tentu IPH (Indeks Perkembangan Harga) dapat terkendali sebenarnya," tambah Ketut.

Seluruh anggaran yang dikeluarkan dalam program intervensi pasar ini dipastikan ditanggung sepenuhnya oleh negara sebagai bentuk jaminan perlindungan sosial.

"Ini karena kita menguasai beras banyak. Tentu harusnya segera bisa kita lakukan intervensi secepatnya, dimana pun di Indonesia. Ini karena sekali lagi semua yang dilakukan dalam SPHP, pengeluarannya diganti oleh pemerintah," pungkasnya.