Bawas MA Bentuk Tim Pemeriksa Usut Eksekusi Lahan PN Cibinong

Badan Pengawasan Mahkamah Agung membentuk tim pemeriksa untuk mengusut dugaan pelanggaran kode etik hakim terkait eksekusi tanah oleh Pengadilan Negeri Cibinong. Langkah ini diambil usai aduan aktor Atalarik Syach dinilai belum terjawab memuaskan oleh pihak pengadilan.

Sebagaimana dilansir dari Detik Hot, laporan Atalarik dengan nomor register 1266/BP/A/SIWAS/V/2024 resmi diterima sejak 19 Mei 2024. Bawas MA kemudian meminta klarifikasi kepada PN Cibinong pada 25 Juni 2024, namun jawaban yang diterima pada 10 Juli 2024 dianggap belum menuntaskan pokok aduan.

"Kepala Badan Pengawasan berpendapat bahwa jawaban klarifikasi dari Ketua Pengadilan belum menjawab substansi pengaduan yang kita mintakan, sehingga perlu Bawas membentuk tim pemeriksa," ujar Kepala Bawas MA Muh. Djauhar Setyadi dalam RDPU bersama Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2026).

Pemeriksaan mendalam nantinya dilakukan untuk memastikan apakah pelaksanaan eksekusi lahan berjalan sesuai aturan atau terjadi kejanggalan profesionalisme. Laporan tersebut saat ini masih berada dalam antrean bersama 106 pengaduan lain yang telah memenuhi syarat pemeriksaan.

"Posisi pengaduan dari pelapor saat ini masih dalam antrean pembentukan tim pemeriksa dari Badan Pengawasan," kata Djauhar.

Bawas MA memastikan pengawasan difokuskan pada dugaan pelanggaran etika dan prosedur pelaksanaan eksekusi tanpa mencampuri keputusan maupun substansi perkara hakim.

"Dapat saya pastikan tidak ada pengaduan yang telah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan tanpa ada ujungnya. Pasti ada ujungnya, apakah terbukti dan kemudian ada rekomendasi sanksi," tegas Djauhar.

Kasus ini bermula ketika pihak Atalarik Syach melapor ke Komisi III DPR RI atas dugaan praktik mafia tanah. Pihaknya mempermasalahkan eksekusi lahan seluas 7.350 meter persegi di Pekansari, Cibinong, yang berdampak pada sejumlah Sertifikat Hak Milik aktif serta bangunan milik pihak ketiga.