BGN Melarang Penggunaan MinyaKita dan Gas LPG 3 Kg pada Program MBG

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono melarang seluruh pemilik dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan MinyaKita, gas elpiji 3 kg, dan beras SPHP pada Senin (27/7).

Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh pihak BGN demi memastikan operasional dapur MBG berjalan sesuai dengan regulasi standar pelayanan yang ditetapkan pemerintah pusat.

"Ya, tidak boleh masak untuk MBG memakai MinyaKita. Kita tidak boleh memakai gas melon tiga kilo dan tidak boleh memakai beras kita SPHP," kata Sudaryono.

Guna menjaga ketertiban pelaksanaan di lapangan, pihak BGN meminta bantuan media dan masyarakat untuk melaporkan jika menemukan pelanggaran di media sosial.

"Kalau ada, misalkan awak media menemukan di sosial media, silakan dilaporkan. Dapur mana menggunakan, nanti kita akan beri surat," kata Sudaryono.

Tindakan tegas siap diambil oleh BGN apabila pengelola SPPG tetap membandel setelah diberikan peringatan tertulis.

"Akan kita beri teguran surat peringatan. Kalau memang ngeyel bandel kita tutup," kata Sudaryono.

Langkah penertiban ini melengkapi tindakan tegas BGN sebelumnya yang telah menghentikan operasional ratusan dapur MBG bermasalah di pelbagai daerah di Indonesia.

Pihak BGN mencatat sebanyak 833 SPPG diuji sanksi suspend permanen, yang tersebar di wilayah 1 (Sumatra) sebanyak 98 dapur, wilayah Jawa dan Madura sebanyak 311 dapur, serta wilayah 3 sebanyak 424 dapur.

"Yang kami suspend per hari ini yang terdiri dari 98 di wilayah 1, wilayah Sumatera, 311 di wilayah Jawa dan Madura dan wilayah 3, 424 dengan total 833 (dapur yang di-suspend)," kata Sudaryono.

Sanksi ketat periode ini memastikan SPPG yang di-suspend permanen tidak lagi diizinkan beroperasi maupun menerima pembayaran sama sekali.

"Dapur yang di-suspend secara permanen itu bukan kaya yang lalu, misalnya dulu kan di-suspend, tapi tetap dibayar, tapi ini sudah di-suspend, tutup, tidak dibayar," kata Sudaryono.