BKN Dampingi Pemerintah Daerah Terapkan Manajemen Talenta ASN

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengaselerasi pembangunan sistem manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat pemerintah daerah untuk mentransformasi tata kelola kepegawaian menjadi lebih objektif dan transparan pada pertengahan Mei 2026.

Langkah penguatan sinergi ini berjalan melalui berbagai skema mulai dari sosialisasi tingkat kabupaten, coaching aplikasi SIMATA BKN, hingga pemetaan kompetensi ribuan pegawai secara berkelanjutan tanpa pungut biaya dari kas daerah.

Kepala BKN Prof. Zudan mendorong percepatan instrumen utama dalam pengisian jabatan di lingkungan pemerintah daerah ini saat berkoordinasi di Kantor Kementerian PANRB Jakarta pada Selasa (12/05/2026).

"Karena itu, BKN mendorong seluruh pemerintah daerah untuk segera menerapkan Manajemen Talenta sebagai instrumen utama dalam pengisian jabatan dan pengembangan karier ASN," tegas Prof. Zudan di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (12/05/2026).

Guna memastikan kelancaran program tersebut, pihak pusat membuka posko konsultasi daring secara rutin untuk memfasilitasi para pengambil kebijakan di tingkat lokal.

"BKN akan terus memberikan pendampingan intensif kepada instansi pemerintah daerah, termasuk melalui layanan konsultasi daring yang dilaksanakan secara rutin tanpa dipungut biaya," pungkas Prof. Zudan, menegaskan dukungan teknis bagi daerah.

Merespons arahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bintan merealisasikan pemetaan potensi bagi 1.355 Pegawai Negeri Sipil yang dipaparkan langsung oleh Bupati Bintan Roby Kurniawan dan Sekda Ronny Kartika di Kantor BKN RI Jakarta pada Rabu, 22 April 2026.

"Bagi kami, Manajemen Talenta ini adalah perubahan paradigma untuk membangun ekosistem birokrasi yang menempatkan orang pada posisi yang tepat atau the right person in the right place," ujar Roby Kurniawan, Bupati Bintan.

Roby Kurniawan menilai standardisasi kompetensi personel lewat program ini dirancang untuk memetakan potensi pegawai secara terstruktur agar pengisian jabatan berlangsung efektif sesuai kemampuan nyata.

"Kami ingin mewujudkan instrumen strategis guna memastikan tata kelola ASN berjalan profesional. Transformasi ini adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang adaptif dan sistem yang kuat," tambah Roby Kurniawan.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai bekerja sama dengan Kantor Regional XI BKN Manado menggelar sosialisasi penerapan sistem ini pada Sabtu, 16 Mei 2026 di Aula Kantor Pemerintahan Daerah Terpadu.

"Melalui manajemen talenta kita diharapkan mampu melahirkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik," ujar Muhammad Umar Ali, Sekretaris Daerah Morotai.

Sekretaris Daerah Kabupaten Morotai Umar Ali menginstruksikan jajarannya mempersiapkan dokumen rekam jejak pegawai untuk mematuhi PermenPANRB Nomor 20/2025 dan Perbup Morotai Nomor 6/2026.

"Melalui manajemen talenta kita diharapkan mampu melahirkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik," ujar Umar Ali saat membuka kegiatan sosialisasi tersebut.

Dalam forum tersebut, Kepala Kantor Regional XI BKN Manado Akhmad Syauki menekankan kewajiban pengembangan kompetensi pegawai sebanyak 20 jam pelajaran per tahun untuk PNS dan 24 jam pelajaran per tahun bagi PPPK.

"Ini menunjukkan pengembangan kompetensi sebagai PNS berjalan baik," kata Akhmad Syauki, Kepala Kantor Regional XI BKN Manado.

Pihak Kantor Regional XI BKN Manado mengapresiasi komitmen aparatur dari Pulau Morotai yang terjadwal mengikuti sesi ekspose di Kantor BKN Jakarta pada Kamis, 21 Mei 2026 sebagaimana dilansir dari portal7.co.id.

"Imi menunjukkan pengembangan kompetensi sebagai PNS berjalan baik," katanya, menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapabilitas secara berkelanjutan.

Akselerasi serupa juga dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karo di Aula Rakoetta Brahmana pada Rabu (13/05/2026) yang difokuskan pada penyusunan rekam jejak pegawai berbasis kompetensi, kualifikasi, dan kinerja.

"Penyelenggaraan sosialisasi ini bukan sekadar rutinitas, tetapi investasi penting untuk menjaring talenta-talenta unggul demi mewujudkan Kabupaten Karo unggul melalui pengembangan karier ASN berbasis Kualifikasi, Kompetensi, dan Kinerja (K3)," ujar Bupati Karo, Antonius Ginting, dalam pidato yang dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting.

Pada tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melibatkan 345 peserta yang telah melalui uji kompetensi dalam coaching aplikasi SIMATA BKN yang berlangsung selama dua hari hingga 13 Mei 2026.

"Melalui kegiatan ini diharapkan ke depannya dapat menjadi basis data yang akurat bagi ASN yang akan dimanfaatkan dalam proses pengisian calon pejabat eselon II," ujar Zulkifli, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Maluku Utara.