BKN Tegaskan Informasi Pembukaan Pendaftaran CPNS 2026 Adalah Hoaks

Badan Kepegawaian Negara menyatakan bahwa informasi mengenai pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil yang beredar melalui poster dan tautan di media sosial hingga Selasa, 9 Juni 2026 adalah palsu atau hoaks.

Pemerintah saat ini masih berada dalam tahap penyusunan formasi serta menyelesaikan proses seleksi dari sisa periode sebelumnya. Saluran resmi pemerintah dan portal SSCASN menjadi satu-satunya jalur resmi pengumuman pendaftaran.

Indikasi kecurigaan muncul dari penggunaan domain non-pemerintah pada tautan yang beredar di masyarakat. Modus phishing ini menyasar data sensitif seperti Nomor Induk Kependudukan, alamat email, nomor telepon, kata sandi, dan foto KTP.

Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan juga menemukan peredaran tautan ilegal tersebut di wilayahnya. Keberadaan informasi palsu ini berpotensi memicu keresahan di kalangan pencari kerja yang menanti seleksi.

Pihak BKN menjelaskan indikasi kejanggalan pada poster yang tersebar di media sosial tersebut. Masyarakat diimbau untuk waspada dan tidak mengisi data pribadi pada link sembarangan.

"Poster yang beredar juga menunjukkan sejumlah indikasi mencurigakan, mulai dari penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah hingga penggunaan narasi yang mendorong masyarakat untuk segera mengklik tautan tertentu," jelas Wisudo Putro Nugroho, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara BKN.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengungkapkan agenda yang sedang berjalan di internal pemerintah terkait penerimaan aparatur negara. Ada kuota pensiun yang perlu diisi dalam perencanaan ke depan.

"Kami tentunya ingin memperhatikan kompetensi-kompetensi yang nanti ke depan dibutuhkan dan kami juga sudah menyediakan sekitar 160 ribu pensiun yang memang harus diisi," ucap Rini Widyantini, MenPAN RB.

BKN meminta publik meningkatkan literasi digital demi memutus rantai penyebaran informasi palsu mengenai rekrutmen aparatur sipil negara. Pengecekan secara mandiri dapat dilakukan langsung melalui portal resmi SSCASN.

"BKN mengajak masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan literasi digital dan berperan aktif menghentikan penyebaran hoaks, khususnya terkait informasi seleksi ASN. Jangan sampai keinginan menjadi ASN justru dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Selalu cek sumber informasi sebelum percaya dan membagikannya," tutup Wisudo Putro Nugroho, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengingatkan agar warga menyaring informasi yang masuk lewat aplikasi perpesanan. Validasi data rekrutmen disarankan merujuk pada situs bkn.go.id.

“Kami mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran informasi palsu (hoaks) terkait rekrutmen CPNS 2026. Jangan mudah percaya pada tautan (link) pendaftaran ilegal yang marak beredar di media sosial karena terindikasi kuat sebagai tindakan penipuan atau phishing,” kata Mhd Dharma Kurniawan, Pelaksana Tugas Kepala BKD Lampung Selatan.

Konfirmasi mengenai ketidakabsahan link pendaftaran juga didapatkan dari otoritas regional BKN. Jalur komunikasi resmi pemerintah daerah disiapkan sebagai acuan tambahan.

“BKN melalui Kepala Kantor Regional V BKN telah mengonfirmasi bahwa tautan pendaftaran CPNS 2026 tersebut adalah hoaks atau tidak benar,” ujar Mhd Dharma Kurniawan, Pelaksana Tugas Kepala BKD Lampung Selatan.

Masyarakat diminta merujuk pada kanal resmi yang terverifikasi untuk menghindari kerugian materiil atau pencurian identitas. Situs resmi BKN dan laman resmi pemerintah daerah menjadi rujukan utama.

“Masyarakat diminta hanya memercayai informasi yang bersumber dari situs resmi BKN di bkn.go.id atau laman resmi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan,” ucap Mhd Dharma Kurniawan, Pelaksana Tugas Kepala BKD Lampung Selatan.

Bagi pelamar yang bersiap mengikuti seleksi CASN 2026, pembuatan akun di portal sscasn.bkn.go.id merupakan langkah awal yang wajib dilakukan. Proses ini memerlukan berkas digital seperti KTP, Kartu Keluarga, pas foto latar merah, dan swafoto.

Pendaftaran akun dilakukan dengan memasukkan NIK, nomor KK, serta data diri pelamar sebelum mengunggah dokumen kependudukan. Kesesuaian data dengan database Dukcapil menjadi aspek penting guna menghindari kendala integrasi sistem.