BPS Catat 88 Ribu Rumah Terima Bantuan Bedah Rumah Semester I 2026

Pemerintah menyalurkan bantuan bedah rumah kepada 88.635 unit rumah tidak layak huni sepanjang semester I-2026. Capaian program bantuan stimulan ini terbanyak berada di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Penyaluran bantuan perumahan tersebut tercatat mengalami kenaikan signifikan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, bahkan mencapai lebih dari dua kali lipat dibanding semester II-2025. Fakta ini dilansir dari Detikcom berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan realisasi penerima bantuan perbaikan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah tersebut dalam agenda rilis resmi.

"Capaian nasional program bedah rumah maka semester 1 2026 dari data yang kami peroleh mencapai 88.635 unit rumah. Bedah rumah merupakan dukungan dana pemerintah bagi masyarakat yang memang tidak mampu," kata Amalia, Kepala BPS.

Peningkatan intervensi pemerintah ini sejalan dengan kenaikan proporsi rumah tangga yang mendapatkan akses hunian layak. Tingkat akses rumah layak huni secara nasional meningkat dari 68,4 persen pada 2025 menjadi 70,3 persen pada 2026.

"Sebanyak 70 dari 100 rumah tangga di Indonesia telah memiliki akses terhadap rumah layak huni," ucap Amalia, Kepala BPS.

Penilaian kriteria rumah layak huni mencakup empat indikator utama, yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas lantai per kapita, akses air minum layak, serta akses sanitasi layak. Meskipun seluruh komponen mengalami perbaikan, ketersediaan sanitasi yang memadai masih menjadi tantangan terbesar yang memerlukan penanganan intensif.

Program perbaikan hunian swadaya ini ditujukan untuk menekan defisit keterisian rumah atau backlog. Angka backlog kepemilikan rumah layak huni secara nasional tercatat turun menjadi 18,01 juta rumah tangga dari posisi tahun lalu yang sebesar 18,77 juta rumah tangga.

"Backlog 2 (rumah layak huni) pada tahun 2026 mencapai 24,03 persen atau sekitar 18,01 juta rumah tangga, di mana angka ini lebih rendah dibandingkan angka 2025," tutur Amalia, Kepala BPS.

Penurunan jumlah rumah tidak layak huni tersebut tercatat terjadi secara merata di hampir seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2026.