Kementerian PKP Hanya Rampungkan 23 Juta Rumah Swadaya

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyelesaikan renovasi 23.741 unit rumah tidak layak huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) hingga Jumat (11/9/2026), dari total target awal sebanyak 400.000 unit, dilansir dari Detikcom.

Progres pembangunan fisik program tersebut saat ini mencatatkan 85.649 unit pada tahap 0 hingga 30 persen, serta 33.310 unit berada pada pengerjaan 30 hingga kurang dari 100 persen. Lambatnya pencapaian ini dipicu oleh kendala jumlah tenaga pendamping masyarakat dalam melakukan verifikasi penerima bantuan.

"Mengenai kendala, memang kami kesulitan dalam hal tenaga pendamping masyarakat untuk verifikasi. Ini memang kita akan dorong untuk adanya pendampingan dengan pemerintah daerah maupun pusat untuk dapat mempercepat proses verifikasi," ucap Sekretaris Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Musrifah.

Meskipun menghadapi hambatan tersebut, pihak kementerian menegaskan bahwa mekanisme bagi calon penerima telah dipermudah demi meningkatkan angka kelolosan verifikasi. Alokasi target penerima manfaat juga disesuaikan menjadi 357.200 unit karena terdapat penyesuaian nilai bantuan di wilayah Maluku dan Papua yang mencapai Rp 25 juta hingga Rp 40 juta per unit, melampaui batas standar Rp 20 juta.

"Kita upayakan untuk bisa mengajukan sampai dengan 2 juta (unit). Nah, ini berdasarkan target roadmap yang harus kita kejar sesuai dengan target RPJM 2025-2029," ujarnya.

Untuk pelaksanaan tahun depan, target BSPS disesuaikan menjadi 315.000 unit akibat keterbatasan anggaran. Kendati demikian, hingga September 2026 tercatat ada 336.176 unit rumah yang berhasil lolos verifikasi, dengan 188.356 unit di antaranya telah direkomendasikan.

Guna mempercepat realisasi fisik, Kementerian PKP memberikan pendampingan khusus kepada tenaga pendamping dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta memperketat pengawasan melalui sistem aplikasi Go-PKP.

"Karena kuncinya ada di situ. Ketika RAB sudah, maka bisa segera ditetapkan penerima bantuan lalu dicairkan, itu yang nanti akan berprogres (renovasi rumah)," ujarnya.

Pengawasan secara melekat melalui platform digital tersebut disiapkan untuk mendeteksi serta mengatasi kendala teknis di lapangan secara cepat.

"Nah, dari situ nanti kita akan coba ketahui kalau ada gap, nanti di situ kita akan masuk bagaimana cara akan mempercepat di gap itu," tuturnya.