BRI dan BSI Siapkan Rekening Massal untuk Warga RI

Pemerintah menugaskan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) menyiapkan mekanisme pembuatan rekening bank massal untuk seluruh warga negara Indonesia. Langkah ini diambil sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto guna memastikan setiap warga memiliki rekening bank demi memperkuat inklusi dan literasi keuangan nasional, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga menjelaskan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil) akan disinkronkan dengan sistem Bank Indonesia untuk memudahkan pembuatan rekening saat warga mencapai usia 17 tahun.

"Nanti mekanismenya dibuat, tentu dengan aplikasi digital yang akan disiapkan oleh BRI maupun BSI, dan nanti tentu basisnya dari NIK (nomor induk kependudukan)," ujar Airlangga.

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menyatakan kesiapan BSI menjalankan amanah Presiden untuk memperluas akses layanan keuangan syariah yang aman, modern, dan inklusif bagi seluruh masyarakat. "Kepercayaan ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman, modern, dan inklusif," kata Anggoro.

BSI telah memiliki lebih dari 1.130 kantor cabang dan 134 ribu agen di seluruh Indonesia serta melayani pembukaan rekening secara digital melalui aplikasi BYOND by BSI. Jumlah nasabah BSI mencapai 24,3 juta hingga pertengahan 2026 dengan laba bersih semester I sebesar Rp4,16 triliun, naik 11 persen tahun ke tahun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan skema rekening massal ini juga untuk mempercepat dan memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

"Nanti akan dicek, setiap orang yang umurnya di atas 18 tahun akan dibukakan rekening yang belum punya rekening," ujar Purbaya. Purbaya juga menyebut pemerintah sedang mendiskusikan mekanisme pembuatan rekening otomatis bagi warga yang baru membuat KTP, dengan kemungkinan dana awal Rp50 ribu hingga Rp80 ribu sebagai stimulan. "Ada juga kemungkinan, masih dalam diskusi ya, setiap orang yang bikin KTP langsung otomatis dibuatkan rekeningnya. Dikasih mungkin Rp50-80 ribu," ungkapnya.

Pihak bank Himbara, termasuk BRI dan BSI, menyatakan mampu menjalankan skema ini meski ada kekhawatiran biaya administrasi akibat rekening pasif.

Presiden Prabowo memerintahkan bank-bank Himbara untuk menyiapkan rekening massal tersebut dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 7 September 2026. Indeks inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61 persen dan literasi keuangan 69,57 persen berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026, menurut data yang disampaikan oleh Menko Airlangga. "Data yang dipakai adalah data dari dukcapil, dan data dari dukcapil itu tentunya nanti dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia terutama untuk payment system-nya dan yang kedua gateway system-nya," jelas Airlangga.

Upaya ini diharapkan mendorong inklusi dan literasi keuangan mencapai tingkat yang lebih optimal daripada capaian saat ini.