BRICS Jajaki Integrasi CBDC untuk Pembayaran Lintas Negara

Negara-negara anggota BRICS mengeksplorasi kemungkinan menghubungkan mata uang digital bank sentral (CBDC) dan sistem pembayaran nasional untuk memperkuat layanan transaksi serta penyelesaian pembayaran lintas negara di antara negara anggota.

Fokus diskusi kelompok ini mengarah pada peningkatan interoperabilitas sistem CBDC antarnegara anggota. Langkah tersebut berpotensi memungkinkan transaksi komersial dan keuangan tertentu diproses serta diselesaikan secara digital melintasi batas negara.

Keterhubungan yang lebih luas dinilai dapat mengurangi jumlah perantara dalam transaksi internasional. Pengurangan perantara tersebut diyakini membantu menekan biaya pembayaran sekaligus mempercepat waktu penyelesaian transaksi.

Selain CBDC, anggota BRICS juga mempelajari penguatan hubungan antar sistem pembayaran instan untuk mendukung transfer digital yang lebih cepat bagi individu maupun pelaku usaha. Upaya ini dikaji melalui BRICS Payments Task Force yang bertugas meneliti cara meningkatkan interoperabilitas dan mengembangkan mekanisme pembayaran lintas negara yang lebih diakses.

Infrastruktur pembayaran digital berskala besar yang sudah beroperasi di negara-negara BRICS menjadi fondasi utama integrasi ini. Sistem UPI milik India dan Pix milik Brasil merupakan contoh menonjol di samping infrastruktur pembayaran instan yang dioperasikan negara anggota lainnya.

Pengalaman India dalam menghubungkan UPI dengan sistem PayNow milik Singapura menjadi contoh praktis penyambungan sistem pembayaran domestik secara internasional. Skema tersebut memungkinkan transfer lintas negara yang lebih cepat dan memberikan pelajaran penting bagi pengembangan konektivitas pembayaran BRICS.

Meski demikian, penghubungan sistem CBDC dan pembayaran nasional membutuhkan penyelesaian perbedaan teknologi, regulasi, serta infrastruktur antarnegara. Pengembangan sistem yang saling terhubung memerlukan koordinasi ketat antara bank sentral, lembaga keuangan, dan operator pembayaran, termasuk penyusunan kerangka kerja prosedur penyelesaian, konversi mata uang, hingga manajemen risiko.

Aspek keamanan siber, perlindungan data, dan kepatuhan terhadap regulasi nasional juga menjadi tantangan teknis serta regulasi yang masih terus dikembangkan oleh BRICS hingga saat ini.