CERI Minta Pemerintah Klarifikasi Status Impor Minyak ESPO Rusia

Lembaga Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) mendesak pemerintah untuk memberikan klarifikasi terbuka terkait status kepemilikan serta skema penetapan harga kargo minyak mentah jenis Eastern Siberia-Pacific Ocean (ESPO) asal Rusia yang dibongkar di Terminal Lawe-Lawe, Kilang Pertamina Balikpapan.

Pengawasan publik dinilai sangat krusial mengingat pengadaan pasokan energi tersebut melibatkan fasilitas negara dan alokasi anggaran publik. Langkah transparansi ini juga diharapkan dapat memastikan tata kelola impor energi tetap mematuhi prinsip akuntabilitas di tengah upaya penguatan cadangan nasional.

Berdasarkan dokumen pengadaan yang dipelajari CERI, kargo sebanyak 765.253 barel minyak mentah ESPO diangkut menggunakan kapal MV Sierra dan telah selesai melakukan bongkar muat di Terminal Lawe-Lawe pada 28 Juni 2026. Namun, kejelasan mengenai kepemilikan aset tersebut pasca-pembongkaran belum dipublikasikan secara resmi.

Sekretaris CERI, Hengki Seprihadi, menyoroti pentingnya keterbukaan atas kepastian status aset serta penetapan harga minyak yang diimpor dari Rusia tersebut.

"Status kargo ini penting dijelaskan karena berkaitan dengan kepastian kepemilikan, pertanggungjawaban aset, serta tata kelola pengadaan minyak mentah yang menggunakan fasilitas negara," kata Hengki Seprihadi, Sekretaris CERI.

CERI mencatat harga pembelian minyak mentah tersebut mengacu pada Platts DTD Brent WMA Juni sebesar 85,50 dolar AS per barel dengan tambahan premium sebesar 9,50 dolar AS per barel. Selain itu, informasi yang diterima CERI menunjukkan kapal pengangkut tersebut terdaftar dalam daftar sanksi internasional dan memiliki tujuan awal ke China sebelum berbelok ke Balikpapan.

"CERI mendukung setiap upaya Menteri ESDM memperkuat ketahanan energi nasional. Namun, karena menyangkut kepentingan negara dan uang publik, seluruh proses pengadaan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, serta terbuka terhadap pengawasan masyarakat," kata Hengki Seprihadi, Sekretaris CERI.

Kajian dokumen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum oleh CERI juga menemukan keterlibatan E-System Solutions FZ-LLC, perusahaan asal Uni Emirat Arab, sebagai pemasok dalam dokumen pengadaan. Perusahaan tersebut tercatat pernah memegang 75 persen saham PT ESYSTEM SOLUTIONS INDONESIA pada September 2023, sebelum terjadi perubahan kepemilikan saham pada Juli 2026.

"Yang kami dorong adalah transparansi. Pemerintah perlu menjelaskan apakah seluruh aspek hukum, kepatuhan internasional, dan mitigasi risiko bisnis telah dianalisis secara menyeluruh sehingga tidak menimbulkan persoalan bagi kepentingan negara di kemudian hari," kata Hengki Seprihadi, Sekretaris CERI.

Hengki mengingatkan agar Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 tidak dijadikan dasar untuk menghindari mekanisme pengadaan yang akuntabel, terutama pada pasal yang berpotensi memicu penunjukan langsung tanpa proses tender yang kompetitif.

"Jika ini yang terjadi, namanya transaksi abu leke," kata Hengki Seprihadi, Sekretaris CERI.

Ia menambahkan bahwa skema kerja sama energi ini semestinya menerapkan mekanisme antar-perusahaan negara (B2B) secara langsung seperti yang diterapkan pada kontrak jangka panjang bersama NOC Saudi Aramco.

"Berdasarkan dua dokumen tersebut, terdapat nama perusahaan yang sama, yakni E-System Solutions FZ-LLC. Karena itu, kami meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai posisi dan peran perusahaan tersebut dalam rantai pengadaan minyak mentah ESPO ke Indonesia. Permintaan ini merupakan bagian dari upaya memperoleh kejelasan informasi, bukan kesimpulan adanya pelanggaran," kata Hengki Seprihadi, Sekretaris CERI.

CERI memaparkan pula bahwa nama entitas Indonesia tersebut sempat dikaitkan oleh sejumlah media dalam proyek modernisasi pesawat tempur M-346F Leonardo di sektor pertahanan, sehingga klarifikasi lintas kementerian diperlukan guna mencegah spekulasi publik.

"Kami tidak mengaitkan proyek pertahanan dengan pengadaan minyak mentah Rusia. Namun, karena nama grup perusahaan yang sama muncul dalam dokumen pengadaan minyak dan juga disebut dalam pemberitaan mengenai proyek strategis pertahanan, pemerintah perlu memberikan penjelasan secara komprehensif agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak berkembang berbagai spekulasi," kata Hengki Seprihadi, Sekretaris CERI.

CERI mengharapkan Kementerian ESDM, BLU Lemigas, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Hukum, serta Kementerian Pertahanan segera menyampaikan keterangan resmi guna menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola energi nasional.

"Permintaan klarifikasi ini justru bertujuan memberikan kepastian kepada masyarakat. Semakin cepat pemerintah menyampaikan penjelasan resmi, semakin kecil ruang bagi berkembangnya spekulasi yang dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap tata kelola sektor energi maupun sektor strategis nasional," kata Hengki Seprihadi, Sekretaris CERI.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa Indonesia telah mulai merealisasikan impor minyak mentah dari Rusia dalam skema kerja sama antarpemerintah (G2G) untuk memperkuat pasokan domestik.

"Tujuannya menjaga cadangan kita agar tidak mengalami kekurangan sekaligus memastikan pasokan untuk kebutuhan domestik tetap mencukupi," kata Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Realisasi tahap awal dari total kesepakatan 150 juta barel minyak mentah tersebut dijalankan melalui penugasan kepada Pusat Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas).

"Tahap pertama kerja sama itu sudah terealisasi dan pemerintah Indonesia telah melakukan impor. Saya tegaskan, pihak yang mengimpor bahan bakar dari Rusia adalah pemerintah Indonesia melalui skema G2G," kata Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Penugasan Lemigas diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 yang memberikan wewenang kepada badan layanan umum sektor energi untuk melakukan pengadaan minyak, BBM, dan LPG dari luar negeri guna mengantisipasi kondisi darurat pasokan energi.