Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Minta Pejabat Hentikan Budaya Feodal

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengkritik keras budaya feodalisme di lingkungan birokrasi serta menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat saat memimpin Upacara Peringatan HUT ke-81 RI di Halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (17/8/2026).

Sorotan tajam tersebut diarahkan kepada jajaran pejabat daerah yang dinilai masih menuntut kenaikan fasilitas dan tunjangan di tengah keterbatasan layanan dasar masyarakat. Dalam kesempatan itu, area tribun kehormatan VVIP justru dialokasikan khusus untuk petani, nelayan, pengemudi ojek online, kuli bangunan, hingga petugas kebersihan.

Gubernur menegaskan bahwa para pekerja lapangan tersebut merupakan pihak yang paling berhak menduduki tempat kehormatan karena kontribusi nyata mereka. Ia meminta agar sistem keuangan Pemprov Jawa Barat ditata ulang dengan menunda belanja internal yang tidak mendesak.

"Kita harus malu pada status diri kita yang seharusnya berdiri paling tegak untuk menegakkan sang saka merah putih. Tidak terus-terusan kita berpikir menaikkan kenaikan tunjangan yang kita miliki yang menurut saya sudah besar, tidak terus-terusan menuntut fasilitas pada negara," ujar Dedi Mulyadi.

Penataan anggaran diarahkan pada penghentian pengadaan barang dinas pribadi dan pengalihan dana ke sektor pendidikan 12 tahun serta jaminan kesehatan. Mantan Bupati Purwakarta ini menekankan pentingnya penghematan belanja rutin yang kerap terbuang untuk operasional internal.

"Menunda membeli mobil baru menggunakan uang negara, menunda membeli baju baru menggunakan uang negara, menunda menambah properti di rumah dinas. Seluruh penundaan itu diarahkan untuk mengangkat derajat masyarakat," ujarnya.

Kritik tersebut berlanjut pada evaluasi kegiatan rutin seperti kunjungan kerja, rapat di hotel, hingga peremajaan perangkat elektronik kantor secara berkala. Ia menilai kebiasaan seremonial dan kemewahan ruang rapat kontras dengan penderitaan rakyat kecil.

"Berapa sih uang kita yang dibuangin untuk kegiatan rutinitas? Kunjungan kerja, pertemuan-pertemuan, rapat-rapat mempercantik ruangan dengan berbagai ornamen yang di dalamnya misalnya IT-nya seabrek-abrek tiap tahun ganti, laptopnya ganti tiap tahun, layar digitalnya diganti tiap tahun tapi enggak punya makna gitu loh," ujar Dedi.

Ia juga mengingatkan bahaya timbulnya pola pikir kolonial dalam bentuk gaya hidup berlebihan dan hasrat untuk selalu dihormati secara formal. Bahaya lain yang diwaspadai adalah peredaran obat-obatan terlarang di pedesaan yang dianggap sebagai bentuk penjajahan baru.

"Uangnya habisin di ruang rapat habis puluhan juta, makannya Rp300.000. Rakyatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Pengen dihormat-hormat ketika kunjungan, tetapi yang dikunjunginya tetap menderita. Nah, itu kan kita enggak boleh meniru feodalisme itu karena di birokrasi itu bisa tumbuh kalau tidak segera kita sadari," tegasnya.

Selain penataan birokrasi, Pemprov Jabar menargetkan penuntasan pemenuhan jaringan listrik bagi puluhan ribu rumah tangga serta mendorong pergeseran ke pertanian organik. Penjaminan layanan kesehatan juga diprioritaskan agar tidak ada lagi dokumen warga miskin yang ditahan rumah sakit.

"Mereka yang bekerja keras bersusah payah membangun fasilitas publik dan menjaga kebersihan adalah sosok yang paling berhak menduduki tempat kehormatan ini," tegas Gubernur Jawa Barat.

Di sela-sela amanatnya, orang nomor satu di Jawa Barat tersebut mendefinisikan ulang esensi nasionalisme dalam era modern.

"Nasionalisme sejati bukan sekadar retorika antikolonialisme di masa lalu, melainkan keberanian kita untuk menjaga tanah dan air, membebaskan warga dari ketimpangan, serta membebaskan anak muda dari bahaya Narkoba dan obat terlarang," ujarnya.

Dalam rangkaian acara tersebut, Gubernur secara khusus mengundang Atta Fathurrahman, siswa SDN Waluya 02 Cikarang Utara yang meraih medali emas pada IMEC Olympiade Malaysia. Kehadiran siswa berprestasi ini menjadi motivasi bagi generasi muda di Jawa Barat.

"Bersyukur, sangat bersyukur sekali. Ini merupakan apresiasi dari kerja keras dan hasil belajar Atta untuk sampai di sana. Hal itu sangat kami hargai karena bisa menambah prestasi anak kami dan membuat dia semakin semangat dalam mengejar cita-citanya," ujar Satya Andayani, Ibunda Atta.

Apresiasi dan dorongan semangat diberikan langsung oleh Gubernur kepada siswa SD tersebut selama acara berlangsung.

"Pak Gubernur banyak memuji Atta, katanya semakin pintar dan tetap berprestasi. Beliau juga memberikan semangat, saran dan nasihat kepada Atta," katanya.

Pihak keluarga mengaku tidak menyangka mendapat undangan langsung dari jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Alhamdulillah, buat Atta. Yang paling penting bagi kami bukan melihat nominalnya, tetapi apresiasi itu menjadi bentuk penghargaan atas jerih payah dan perjuangan Atta. Ini juga bisa menjadi tambahan semangat karena ke depan Atta masih akan mengikuti berbagai lomba," ungkapnya.

Dukungan moral ini dinilai sangat berarti bagi tumbuh kembang dan motivasi anak dalam mempertahankan prestasi di tingkat internasional.

"Kalau anak diapresiasi seperti itu, anak jadi merasa bahwa perjuangannya ternyata tidak sia-sia. Itu yang paling kami syukuri. Kalaupun mendapat hadiah berupa uang atau benda, itu merupakan hasil dari jerih payah dan prestasinya," tuturnya.

Rasa terkejut juga dirasakan oleh sang ayah saat pertama kali dihubungi oleh pihak panitia provinsi.

"Kami benar-benar speechless dan kaget, karena tidak menyangka Atta mendapatkan undangan langsung untuk hadir di acara Gubernur," ujar Rahman, Ayah Atta.

Rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan ini ditutup dengan parade pasukan dan penyerahan penghargaan kepada berbagai elemen masyarakat.