Demokrat Bantah Keterlibatan AHY dalam Kasus Korupsi Badan Gizi

Pengurus pusat Partai Demokrat membantah keras tudingan keterlibatan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dalam dugaan korupsi tata kelola proyek Makan Bergizi Gratis di Badan Gizi Nasional pada Selasa (9/6/2026). Langkah ini diambil menyusul beredarnya unggahan di media sosial Instagram mengenai daftar 24 nama yang menyeret mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya, termasuk frasa dua orang kolonel usulan AHY.

Klarifikasi resmi tersebut dirilis guna memperjelas status hubungan antarpihak setelah munculnya dokumen digital yang mengaitkan nama pimpinan mereka dengan tersangka korupsi instansi pangan tersebut. Pihak internal organisasi memastikan tidak ada intervensi kebijakan atau titipan nama untuk mengelola unit pelaksana teknis di bawah kementerian terkait.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengonfirmasi bahwa pimpinan partainya sama sekali tidak memiliki hubungan kerja maupun personal dengan mantan pejabat lembaga gizi tersebut.

"AHY tidak mengenal, tidak pernah bertemu, maupun tidak pernah berkomunikasi dengan Sony Sonjaya. Selain itu, AHY juga disebut tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, meminta bantuan, ataupun meminta dukungan kepada Sony Sonjaya terkait program satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) maupun urusan lainnya," ucap Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat.

Manajemen organisasi menambahkan bahwa dokumen yang beredar di platform digital sama sekali tidak memuat rincian identitas yang jelas mengenai nama-nama tersebut.

"Namun, apabila yang dimaksud adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, maka Partai Demokrat menegaskan bahwa pengaitan tersebut tidak memiliki dasar fakta apapun," ucap Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat.

Mengenai peredaran dokumen digital yang memuat klaim keterlibatan perwira menengah TNI, perwakilan partai bentukan Susilo Bambang Yudhoyono ini menganggap penyebaran selebaran digital itu sebagai bentuk pencemaran nama baik untuk membersihkan nama baik organisasi.

"Karena itu, frasa '2 orang Kolonel usulan AHY', jika yang dimaksud menyangkut Agus Harimurti Yudhoyono, maka hal tersebut dapat dipastikan sebagai fitnah dan sama sekali tidak mengandung kebenaran," tegas Partai Demokrat dalam keterangan resminya.

Pihak internal partai menyatakan tetap menghargai independensi institusi media serta mendukung kerja jurnalistik yang profesional, namun mengimbau pelaku industri media untuk tetap memegang teguh kaidah pengujian informasi.

"Namun, partai berharap setiap informasi yang menyebut individu maupun institusi disampaikan secara akurat, berimbang, dan berdasarkan fakta yang telah terverifikasi," pungkas Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat.

Pernyataan dari pengurus partai berlambang mercy ini dipertegas kembali melalui rilis yang dikutip oleh media digital mengenai ketidaktahuan pimpinan mereka terhadap tersangka.

"Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tidak mengenal Saudara Sony Sonjaya. AHY tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Saudara Sony Sonjaya," ujar Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat sebagaimana dikutip dari mediakompeten.co.id.

Penegasan hubungan kerja ini diperjelas kembali guna memastikan tidak adanya aliran nama atau usulan formal maupun informal dalam program kedinasan tersebut.

"AHY tidak pernah mengusulkan, rekomendasikan, meminta bantuan, ataupun meminta dukungan kepada Saudara Sony Sonjaya terkait program SPPG maupun urusan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung," kata Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat.

Pihak asosiasi politik ini mengimbau agar data yang beredar tidak melahirkan opini publik yang keliru akibat ketiadaan detail identitas yang pasti.

"Dalam postingan tersebut tidak dijelaskan siapa yang dimaksud dengan frasa 'AHY' maupun siapa '2 Orang Kolonel' yang dimaksud. Namun, apabila yang dimaksud adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, maka Partai Demokrat menegaskan bahwa pengaitan tersebut tidak memiliki dasar fakta apapun," ucap Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat.

Pihak Demokrat meminta agar informasi yang menyebut nama individu disampaikan berdasarkan fakta terverifikasi sebelum dipublikasikan ke ruang publik.

"Namun, kami berharap setiap informasi yang menyebut nama individu maupun institusi disampaikan secara akurat, berimbang, dan berdasarkan fakta yang terverifikasi," jelas Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat.

Di sisi lain, proses hukum di bawah kendali Korps Adhyaksa terus berjalan seiring keputusan tersangka utama untuk membongkar keterlibatan jaringan oknum lain melalui pengajuan diri sebagai justice collaborator melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, demi membantu proses penyelidikan dugaan korupsi.

"Bukan menghindar dari permasalahan hukum tapi kami ingin mengungkap dan kooperatif mengungkap siapa saja yang terlibat di dalam program unggulan Presiden ini," ujar Krisna Murti, Kuasa Hukum Sony Sonjaya.

Kuasa hukum Sony menyebut kliennya telah memberikan keterangan pro-justicia kepada penyelidik mengenai daftar yang memuat sedikitnya 24 hingga 26 nama dari berbagai kalangan, termasuk pejabat pemerintah, anggota DPR, hingga aparat penegak hukum.

" Yang tertulis 26 dan lain-lain, masih banyak lagi. Jadi, kan itu masih sifatnya, eh, pro-justicia, confidential," kata Elza Syarief, Kuasa Hukum Sony Sonjaya.

Hingga saat ini, Kejaksaan Agung masih mendalami keterangan para saksi dan tersangka guna melengkapi berkas dakwaan korupsi pengadaan pangan nasional tersebut.