Dinsos Bandung Jelaskan Penyebab Pengelompokan Desil DTSEN Warga Naik

Dinas Sosial Kota Bandung memberikan penjelasan resmi terkait melonjaknya status pengelompokan desil warga pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) ke kategori 9 dan 10. Perubahan status sosial ekonomi tersebut terjadi akibat pemadanan data otomatis oleh BPS pada Senin (17/8/2026).

Pengelompokan desil dalam sistem DTSEN merupakan hasil penggabungan tiga pangkalan data nasional, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) BPS, dan data P3KE Kemenko PMK. Seluruh pangkalan data tersebut disandingkan dengan Data Kependudukan (SIAK) Kementerian Dalam Negeri untuk menghasilkan satu status kesejahteraan yang berlaku nasional per Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Perubahan ini terjadi secara otomatis melalui sistem. DTSEN adalah pangkalan data nasional hasil penggabungan tiga sumber data yang sebelumnya berjalan terpisah, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dari BPS, dan data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan," kata Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Yorisa Sativa.

Proses pemadanan menyeluruh ini menyebabkan posisi desil masyarakat bergeser meskipun warga tidak melakukan pembaruan data secara mandiri. Pergeseran tersebut dipicu oleh sejumlah indikator sosial ekonomi yang terdeteksi dalam pangkalan data terintegrasi.

"Ketiga data ini dipadankan oleh BPS dan disandingkan dengan Data Kependudukan (SIAK) dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga setiap NIK hanya memiliki satu status kesejahteraan yang berlaku secara nasional. Karena proses pemadanan ini bersifat menyeluruh dan otomatis, posisi desil seseorang bisa berubah walaupun yang bersangkutan tidak melakukan pembaruan data secara mandiri," ujar Yorisa Sativa.

Kenaikan peringkat desil dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kepemilikan NIK dengan penghasilan setara atau di atas UMR yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, status ASN/TNI/Polri, serta kepemilikan usaha resmi. Selain itu, masuknya anggota keluarga ke usia kerja, kepemilikan aset seperti kendaraan dan properti, daya listrik non-subsidi, hingga hasil verifikasi faktual petugas di lapangan turut memicu lonjakan angka desil.

"Kemudian perubahan susunan keluarga, ada anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang baru memasuki usia kerja dan mulai berpenghasilan, sehingga rata-rata pendapatan seluruh anggota keluarga meningkat secara statistik. Kepemilikan aset dan penggunaan listrik, terdeteksi memiliki aset yang terdaftar atas nama anggota keluarga, seperti kendaraan bermotor atau tanah/properti, maupun penggunaan daya listrik di atas golongan bersubsidi. Hingga hasil ground check petugas, hasil verifikasi dan validasi lapangan oleh petugas menyesuaikan kembali kelayakan keluarga berdasarkan kondisi terkini yang ditemukan saat pemutakhiran data berkala," kata Yorisa Sativa.

Sistem penilaian DTSEN menggunakan 39 variabel yang terdiri dari 13 variabel individu dan 26 variabel keluarga. Pengukuran tersebut tidak semata-mata didasarkan pada nominal gaji individu, melainkan menilai kondisi kumulatif keluarga seperti kepemilikan aset, kondisi hunian, serta ketersediaan fasilitas dasar.

"Sebagai catatan, perubahan desil bersifat otomatis dan menyeluruh secara nasional, sehingga tidak selalu mencerminkan satu penyebab tunggal, melainkan gabungan beberapa indikator yang terdeteksi sistem pada saat proses pemadanan berlangsung," ujar Yorisa Sativa.

Masyarakat yang merasa pengelompokan desil tidak sesuai dengan kondisi riil dapat mengajukan perbaikan data melalui Puskesos di kelurahan domisili dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga.

"Pengajuan pembaruan data tidak otomatis menurunkan desil pada saat itu juga. Data warga akan diperiksa ulang, dipadankan, dan diperingkat kembali oleh sistem berdasarkan kondisi sosial ekonomi terkini, sehingga hasil akhirnya bergantung pada proses verifikasi tersebut, bukan pada pengajuan semata," kata Yorisa Sativa.

Dinsos Kota Bandung menerjunkan personel khusus ke lapangan guna mengawal keakuratan pemutakhiran data agar penyaluran bantuan sosial tetap berada pada sasaran yang tepat.