Disdukcapil Batam dan Bekasi Gencarkan Perekaman KTP-el di Sekolah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam di Kepulauan Riau bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi di Jawa Barat mengintensifkan layanan jemput bola perekaman KTP elektronik bagi pemula di berbagai sekolah menengah atas pada Selasa (19/5/2026).

Langkah proaktif melalui program Gerakan Aksi Pelayanan On Location atau Gaspol di Kota Batam tersebut menyasar siswa SMA dan SMK secara gratis untuk mempermudah orang tua murid. Staf Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Batam, Maya, menyebutkan volume harian perekaman berkisar antara 20 hingga 70 pelajar di setiap lokasi.

"Tahun ini kita sudah kurang lebih ke 16 sekolah tingkat SMA dan SMK untuk perekaman KTP-el," ujar Maya, Staf Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Batam.

Petugas dinas dikerahkan ke SMK Kartini Batam dan SMA Negeri 18 Batam pada hari Selasa tersebut, sembari tetap melayani warga yang sakit di rumah sakit. Sekolah yang belum terdata juga dipersilakan mengajukan surat permohonan agar dijadwalkan.

"Ada yang 20, 30, bahkan sampai 70 anak dalam satu hari. Kalau memang belum selesai, nanti kita lanjut lagi besok dan dijadwalkan kembali," kata Maya.

Kepala Disdukcapil Kota Batam, Adisthy, menyatakan bahwa lembaganya berkomitmen memaksimalkan pelayanan publik kependudukan ini dengan berkoordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dan kepala sekolah.

"Kami pertama berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau untuk memperoleh data SMA, SMK negeri maupun swasta yang menjadi sasaran pelayanan," kata Adisthy, Kepala Disdukcapil Kota Batam.

Dokumen KTP elektronik yang telah selesai dicetak bisa diambil oleh perwakilan pihak sekolah di kantor dinas pada hari berikutnya.

"Perekaman akan terus berjalan sehingga memudahkan orang tua. Jadi tidak perlu lagi izin sekolah untuk mengurus KTP-el anaknya," kata Adisthy.

Mekanisme mendatangi sekolah dinilai efektif memfasilitasi wajib KTP pemula yang kesulitan mengurus secara mandiri akibat keterbatasan waktu sekolah.

"Kalau sekolah mengajukan surat, nanti kita masukkan ke daftar pelayanan. Tapi sekarang memang lebih banyak karena kami yang menghubungi langsung sekolah-sekolah," ujar Adisthy.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi menerapkan strategi serupa yang berfokus pada KTP-el pemula, Kartu Identitas Anak, dan administrasi kependudukan tingkat desa melalui program Kampus 17 atau Perekaman e-KTP Penduduk Usia 17 Tahun.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Bekasi, Carwinda, menerangkan bahwa program Kampus 17 digelar rutin setiap Selasa dan Kamis dengan melibatkan Palang Merah Indonesia untuk pengecekan golongan darah.

"Pada layanan ini, petugas Disdukcapil melakukan perekaman biometrik secara langsung di sekolah sehingga para pelajar dapat segera memiliki KTP-el saat memasuki usia 17 tahun. Petugas kami yang mendatangi sekolah sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien," ujar Carwinda, Kepala Disdukcapil Kabupaten Bekasi.

Selain program tersebut, Disdukcapil Kabupaten Bekasi menghadirkan Layanan Kartu Identitas Anak dan Golongan Darah atau Lakiagoda setiap Rabu untuk siswa SMP, serta pelayanan berkala tingkat desa dan kelurahan.

"Kegiatan ini bertujuan agar peserta didik memiliki identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah. Kami juga berkolaborasi dengan PMI untuk melengkapi data golongan darah pada KIA melalui pemeriksaan golongan darah langsung bagi peserta didik di sekolah," jelas Carwinda.

Pihak dinas mencatat implementasi skema jemput bola sepanjang tahun 2025 memberikan andil besar terhadap peningkatan penerbitan dokumen kependudukan di wilayah Kabupaten Bekasi.

"Capaian tersebut merupakan hasil kerja keras kita bersama melalui pelayanan dari seluruh lokasi pelayanan Disdukcapil baik dari kantor dinas, unit pelayanan Adminduk di setiap kecamatan, pos pelayanan yang tersebar di beberapa tempat dan berbagai program Disdukcapil lainnya yang melalui skema jemput bola," tandas Carwinda.