DPR AS Sahkan Resolusi Batasi Wewenang Perang Donald Trump di Iran

Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) resmi mengesahkan resolusi yang menetapkan bahwa Presiden Donald Trump tidak dapat melanjutkan ketegangan militer atau perang dengan Iran tanpa restu resmi dari Kongres pada Jumat (5/6/2026). Keputusan hukum ini diambil setelah ketegangan bersenjata antara Washington dan Teheran semakin tidak terkendali dalam beberapa bulan terakhir.

Langkah parlemen ini menandai babak baru dalam pergulatan domestik AS mengenai wewenang meluncurkan aksi militer di luar negeri. Keputusan strategis ini diambil guna memastikan kendali konstitusional atas pengerahan pasukan bersenjata tetap berada di tangan wakil rakyat, bukan sekadar keputusan sepihak dari Gedung Putih.

Detail Hasil Pemungutan Suara Parlemen AS

Pengesahan resolusi ini berlangsung ketat di tengah perdebatan sengit antar-faksi politik di Washington. Anggota parlemen akhirnya meloloskan draf pembatasan kekuasaan eksekutif tersebut melalui mekanisme pemungutan suara yang dramatis.

Pembelotan Anggota Partai Republik

Resolusi dibatalkan dengan hasil 215 suara setuju berbanding 208 suara menolak. Berdasarkan laporan dari Detikcom, hasil ini tercapai setelah empat anggota Partai Republik membelot untuk mendukung resolusi yang diajukan oleh Partai Demokrat, yang menjadi motor utama penggerak pembatasan wewenang perang ini.

Rentetan Upaya Legislatif yang Panjang

Keputusan kali ini menjadi catatan sejarah tersendiri dalam dinamika hubungan eksekutif dan legislatif AS. Berikut adalah rekam jejak upaya parlemen dalam meredam agresivitas militer pemerintah pusat:

• Upaya keempat DPR untuk membatasi kewenangan perang presiden sejak perang dengan Iran pecah pada Februari lalu.
• Tiga resolusi sebelumnya gagal di Dewan Perwakilan Rakyat dengan selisih suara yang semakin tipis dari waktu ke waktu.

Konteks Kronologi Konflik di Timur Tengah

Eskalasi konflik antara Amerika Serikat, sekutunya, dan Iran sebenarnya sudah memanas sejak awal tahun. Ketegangan militer di lapangan terus memicu kekhawatiran global akan meletusnya perang skala penuh di kawasan Timur Tengah.

Serangan gabungan AS dan Israel terhadap Mojtaba Khamenei terjadi pada akhir Februari silam yang memicu rantai balasan tak berkesudahan. Sejak insiden tersebut, aksi saling serang menggunakan rudal dan kekuatan udara terus terjadi di beberapa titik strategis, termasuk wilayah negara tetangga.

Situasi semakin rumit setelah terjadi insiden terbaru di jalur transportasi internasional. Serangan terhadap bandara internasional Kuwait terjadi pada hari Rabu (3/6/2026) waktu setempat. Serangan di bandara Kuwait menyebabkan seorang warga negara India tewas dan 63 orang terluka di lokasi kejadian.

Berikut adalah rincian rangkaian peristiwa militer terbaru yang terjadi di wilayah konflik sepanjang pekan ini:

Saling Klaim AS dan Iran Terkait Insiden Kuwait

Di samping ketegangan di ring birokrasi Washington, situasi di lapangan dipenuhi saling tuduh mengenai siapa yang bertanggung jawab atas jatuhnya korban sipil di Kuwait. Pihak Iran langsung mengeluarkan bantahan resmi mengenai keterlibatan mereka dalam kehancuran fasilitas sipil tersebut.

Juru bicara Garda Revolusi Iran, Hossein Mohebi memberikan pernyataan tegas mengenai temuan intelijen mereka di lapangan terkait hantaman rudal di terminal penumpang bandara.

"Investigasi dan peninjauan kami terhadap serangan terminal penumpang Kuwait menunjukkan bahwa Angkatan Udara IRGC tidak melepaskan tembakan apa pun ke target ini," ujar Hossein Mohebi.

Lebih lanjut, Hossein Mohebi melemparkan kesalahan atas kehancuran tersebut kepada kegagalan operasional sistem pertahanan udara milik militer Amerika Serikat yang ditempatkan di dekat lokasi.

"Kehancuran terminal penumpang bandara Kuwait disebabkan oleh kesalahan pada sistem Patriot Amerika, yang mendarat di terminal setelah gagal mencegat rudal Iran," kata Hossein Mohebi menambahkan.

Sikap Donald Trump dan Agenda Diplomasi Israel

Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara dengan Donald Trump pada hari Rabu (3/6/2026) untuk mengoordinasikan langkah-langkah strategis menghadapi sekutu Iran, termasuk menyikapi perkembangan setelah serangan udara Israel di selatan Lebanon pada hari Kamis (4/6/2026).

Presiden Donald Trump sendiri memberikan respons yang cukup diplomatis sekaligus penuh teka-teki saat ditanya oleh jurnalis mengenai potensi pertemuan dengan pihak lawan di masa depan di tengah tekanan resolusi Kongres ini.

"Saya ingin bertemu dengannya, dan kami mungkin akan bertemu suatu saat nanti, tergantung bagaimana semuanya berjalan," ucap Donald Trump.

Kendati demikian, Donald Trump juga sempat melayangkan komentar skeptis mengenai kondisi kepemimpinan di pihak lawan saat ini di tengah konflik yang masih terus bergejolak. "Saya tidak mendengar kabar bahwa kondisinya baik," kata Donald Trump memungkasi pernyataannya.