DPR Janji Selesaikan RUU Perampasan Aset Desember 2026

Kesepakatan pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset dicapai saat sejumlah anggota DPR RI menemui massa demonstran di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Para legislator menyatakan komitmen penyelesaian regulasi tersebut paling lambat 15 Desember 2026.

Sejumlah anggota dewan yang hadir di lokasi aksi antara lain Andre Rosiade, Ahmad Syaikhu, dan Rieke Diah Pitaloka. Mereka mendatangi pengunjuk rasa dengan menaiki mobil komando bersama Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok.

Surat pernyataan dari pimpinan DPR RI dibacakan langsung oleh Supriyono di atas mobil komando. Dokumen tersebut memuat janji penuntasan pembahasan rancangan undang-undang sesuai batas waktu yang ditentukan.

"Keempat, pimpinan DPR menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI apabila sampai tanggal tersebut tidak dapat diselesaikan," kata Supriyono.

Pembacaan surat komitmen tersebut memicu reaksi beragam dari peserta aksi. Sebagian massa memberikan tepuk tangan, sementara kelompok lain menyuarakan ketidakpuasan dan menuntut pengesahan aturan perampasan aset dilakukan secepatnya.

Pernyataan pimpinan dewan kemudian ditegaskan kembali oleh Anggota DPR RI Andre Rosiade di hadapan pengunjuk rasa. Ia memastikan aspirasi masyarakat telah diterima oleh lembaga legislatif.

"Dalam pembahasan, teman-teman diundang untuk memberi masukan agar bersama-sama dengan Komisi III melakukan pembahasan RUU Perampasan Aset," kata Andre Rosiade.

Kehadiran Andre Rosiade di atas mobil komando mendapat penolakan keras dari sejumlah demonstran. Massa melayangkan protes serta mendesak politikus tersebut segera turun karena meragukan pernyataan yang disampaikan.