DPR Sahkan 16 Undang Undang dan Terima Ribuan Pengaduan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyelesaikan pengesahan 16 Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang sepanjang Tahun Sidang 2025-2026. Capaian legislasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna khusus memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keberhasilan kinerja lembaga legislatif tidak semata-mata diukur dari jumlah produk hukum yang dihasilkan. Evaluasi kinerja dewan juga mencakup aspek efisiensi anggaran serta intensitas rapat kerja.

"Kinerja DPR RI pada Tahun Sidang 2025-2026 tidak cukup dinilai dari banyaknya undang-undang yang dibentuk, jumlah rapat yang dilaksanakan, ataupun besarnya anggaran negara yang dibahas dan disetujui," kata Puan Maharani, Ketua DPR RI.

Ia menekankan pentingnya tolok ukur manfaat nyata bagi perbaikan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan pembangunan nasional.

"Kinerja DPR RI sebagai wakil rakyat, pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak yang dikerjakan, akan tetapi seberapa berarti hasil kerja DPR RI bagi kehidupan rakyat," ujar Puan Maharani, Ketua DPR RI.

Puan menyatakan lembaga yang dipimpinnya terus terbuka terhadap masukan dan kritik publik guna meningkatkan kualitas fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, serta diplomasi parlemen.

"DPR RI juga menyadari bahwa masih terdapat banyak ruang untuk berbenah dan meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, serta diplomasi parlemen. Karena itu, DPR RI terbuka terhadap masukan, kritik, dan berbagai kalangan masyarakat. Kritik tidak semestinya dipandang sebagai jarak antara rakyat dan DPR, melainkan sebagai bagian dari hubungan demokratis yang menjaga DPR RI tetap dekat dengan aspirasi dan kenyataan hidup rakyat," ujar Puan Maharani, Ketua DPR RI.

Konsistensi antara aspirasi masyarakat dan kebijakan yang diambil menjadi kunci utama pembentukan kepercayaan publik terhadap parlemen.

"DPR RI memahami bahwa kepercayaan rakyat tidak tumbuh hanya dari apa yang disampaikan melalui kata-kata, tetapi terutama dari konsistensi antara aspirasi yang didengar, kebijakan yang diambil, dan manfaat yang dapat dirasakan oleh rakyat," ujar Puan Maharani, Ketua DPR RI.

Dalam laporan kinerjanya, DPR tercatat menerima 9.205 pengaduan masyarakat sejak 15 Agustus 2025 hingga 13 Agustus 2026. Seluruh aduan tersebut diteruskan ke Alat Kelengkapan Dewan untuk ditindaklanjuti.

"Sejak 15 Agustus 2025 hingga 13 Agustus 2026, jumlah total pengaduan masyarakat sebanyak 9.205 yang terdiri atas, 7.055 pengaduan melalui surat, 2.011 pengaduan melalui website dan 139 pengaduan melalui AKD," kata Puan Maharani, Ketua DPR RI.

Selain menyahkan 16 RUU, DPR bakal melanjutkan pembahasan 14 RUU pada tingkat I, 19 RUU usul inisiatif DPR, empat RUU tahap harmonisasi di Baleg, 27 RUU tahap penyusunan di AKD, serta delapan Ratifikasi Konvensi Internasional.

"Sepanjang Tahun Sidang 2025-2026, DPR RI telah menyelesaikan 16 (enam belas) Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang," ujar Puan Maharani, Ketua DPR RI.