DPR Soroti Rencana Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana

Pemerintah berencana meningkatkan alokasi anggaran mitigasi bencana secara signifikan mengingat posisi Indonesia di kawasan Cincin Api Pasifik. Rencana peningkatan dana tersebut mendapat tanggapan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026).

Langkah penambahan anggaran tersebut dilansir dari Detik Finance dipicu oleh kerentanan wilayah Indonesia terhadap ancaman bencana alam yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kesiapan negara dalam menghadapi potensi bencana alam dalam rapat terbatas virtual bersama para kepala daerah pada Senin (7/9/2026).

"Negara yang berada di lingkaran api the ring of fire membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat," kata Prabowo.

Melihat kondisi geologis tersebut, pemerintah menilai perlunya evaluasi dan penyesuaian pada alokasi dana perlindungan masyarakat.

"Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintahan yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan," lanjutnya.

Merespons rencana tersebut, pihak legislatif menyatakan komitmen dukungan terhadap kebijakan pengalokasian dana darurat masyarakat.

"Alokasi anggaran selama itu memang bermanfaat bagi kami tidak apa-apa, namun harus manfaatnya harus lebih baik daripada sebelumnya," ujar Puan.

Pengelolaan seluruh dana mitigasi bencana nantinya tetap berada di bawah kendali Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kementerian Keuangan saat ini masih menunggu hasil penhitungan teknis mengenai besaran dana yang dibutuhkan dari pihak BNPB.

"Nanti kita tingkatkan sesuai permintaan, kan BNPB yang hitung. Nanti kita lihat seperti apa perhitungan BNPB. Kan sekarang saya belum terima," ujar Purbaya.

Pemerintah juga telah menyiapkan alokasi dana siap pakai atau on call sebesar Rp 5 triliun untuk penanggulangan bencana alam pada pagu anggaran 2026. Kementerian Keuangan berkomitmen untuk menambah besaran alokasi dana tersebut tanpa batasan maksimal apabila dana awal belum mencukupi.