DPR Sahkan RUU Pertanggungjawaban APBN 2025 Saat Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen

Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2025 dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/8/2026), dilansir dari Detik Finance.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pelaksanaan anggaran tahun 2025 berlangsung di tengah tantangan geopolitik global yang dinilai mengubah dinamika kerja sama ekonomi multilateral. Kendati demikian, kinerja perekonomian nasional diklaim tetap stabil.

Berdasarkan data pemerintah, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 mencapai 5,11 persen. Angka inflasi serta defisit anggaran juga dilaporkan tetap terkendali sepanjang tahun tersebut.

"Hal ini kemudian meningkatkan resiko stabilitas ekonomi, tekanan terhadap pasar keuangan, perlambatan investasi, dan terganggu rantai pasok global. Namun kita harus bersyukur, di tengah gejolak tersebut, stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga. Perekonomian Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11% dengan inflasi terjaga pada level 2,92% dan defisit anggaran pada 2,81% dari PDB," terang Purbaya.

Pemerintah mencatat stabilitas perekonomian disokong oleh kebijakan fiskal yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini ditunjukkan melalui perbaikan indikator ketenagakerjaan dan tingkat kemiskinan nasional.

Tercatat tingkat pengangguran pada Agustus 2025 berada di angka 4,85 persen, mengalami penurunan dari posisi Agustus 2024 yang sebesar 8,57 persen. Angka kemiskinan juga mengalami penurunan menjadi 8,25 persen pada September 2025 dari sebelumnya 8,57 persen pada September 2024.

"Tingkat kemiskinan yang juga turun menjadi 8,25% pada September 2025 lebih rendah jika dibandingkan September 2024 yang mencapai 8,57%," jelas Purbaya.

Langkah pengelolaan instrumen fiskal ke depan akan terus difokuskan pada penguatan ketahanan anggaran agar tetap mampu merespons berbagai potensi tantangan ekonomi global.

"APBN akan terus dijaga tetap sehat dan kredibel sehingga menjadi instrumen fiskal yang adaptif, responsif dan efektif dalam menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan rakyat," pungkas Purbaya.