DPR Soroti Laporan Ribuan ASN Mengundurkan Diri

Sebanyak 2.722 aparatur sipil negara dilaporkan mengajukan pengunduran diri sepanjang Semester I-2026. Laporan yang berasal dari data Badan Kepegawaian Negara tersebut mendapat sorotan tajam dari Komisi II DPR RI.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Ali Ahmad, mengonfirmasi bahwa ribuan pengajuan berhenti atas permintaan sendiri itu mencakup 1.197 PNS, 1.146 PPPK paruh waktu, 227 PPPK, serta 152 CPNS.

Menurut Ali Ahmad, fenomena keluarnya ribuan pegawai negeri ini tidak boleh diremehkan sebagai keputusan individu semata karena menyangkut alokasi sumber daya negara.

"Kami mendapat informasi ada 2.722 ASN yang mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri," kata Ali dalam keterangannya di website Fraksi PKB, dikutip CNBC Indonesia.

Ali menambahkan bahwa proses rekrutmen hingga pelatihan aparatur negara membutuhkan investasi anggaran dan waktu yang sangat besar.

"Kehilangan talenta bukan persoalan sepele karena negara telah banyak berinvestasi dalam proses rekruitmen dan pengembangan kapasitas individual mereka. Belum lagi fenomena ini bisa meganggu stabilitas layanan publik karena proses rekruitmen pegawai baru membutuhkan waktu," tuturnya.

DPR mendorong pemerintah memetakan pemicu pengunduran diri tersebut secara mendalam, mencakup jenjang karier, kesesuaian penempatan, beban kerja, hingga kesejahteraan.

"Ini tentu fenomena yang harus segera dicari tahu apa penyebabnya. Jangan sampai persoalan ini dianggap sepele, padahal ASN merupakan salah satu instrumen penting dalam menjalankan roda pemerintahan," ujar Ali Ahmad.

Legislator asal Jawa Timur tersebut memeringatkan pentingnya antisipasi agar hengkangnya pegawai tidak mengganggu sektor pelayanan publik mendasar.

"Pemerintah harus memastikan setiap pengunduran diri tidak menimbulkan kekosongan pada layanan yang bersifat vital. Jangan sampai pegawai keluar, tetapi penggantinya tidak segera tersedia sehingga beban kerja berpindah kepada pegawai lain dan pada akhirnya masyarakat yang menerima dampaknya," tegas legislator asal Dapil Jawa Timur tersebut.