Dubes Pakistan dan Turki Tegaskan Pakta Makkah Berfungsi Defensif

Duta Besar Pakistan untuk Indonesia Zahid Hafeez Chaudhri menegaskan bahwa Pakta Pertahanan Makkah yang dibentuk bersama Arab Saudi dan Turki berfokus pada tujuan pertahanan kawasan, di tengah kekhawatiran aliansi trilateral tersebut berpotensi memperluas eskalasi konflik di Timur Tengah.

Pernyataan tersebut disampaikan Zahid saat menghadiri peringatan kemerdekaan Pakistan ke-79 di Jakarta pada Jumat (14/8) malam. Penandatanganan perjanjian trilateral Mecca Joint Defence Agreement sendiri telah berlangsung pada Jumat, 7 Agustus 2026 di Makkah oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.

Kesepakatan pertahanan tersebut memuat klausul pertahanan kolektif yang menetapkan bahwa agresi atau serangan militer terhadap salah satu dari ketiga negara anggota akan dianggap sebagai ancaman dan agresi terhadap seluruh penandatangan. Struktur pasal ini dinilai pengamat menyerupai Pasal 5 NATO, meskipun mekanisme komando dan interoperabilitasnya masih harus dibangun secara bertahap.

Zahid Hafeez Chaudhri menjelaskan posisi resmi Islamabad terkait pakta pertahanan tersebut di tengah situasi kawasan yang bergejolak.

"Kami percaya ini adalah perkembangan yang sangat penting, tetapi ini untuk tujuan pertahanan," kata Zahid, Duta Besar Pakistan untuk Indonesia.

Ia menambahkan bahwa stabilitas kawasan Teluk dan sekitarnya menjadi prioritas utama bagi diplomasi Pakistan.

"Pakistan selalu bekerja untuk pertahanan, dan kami akan terus memainkan peran untuk keamanan kolektif kawasan kami," ujar Zahid.

Zahid juga menekankan pentingnya sinergi antarnegara di kawasan untuk menghadapi tantangan keamanan bersama.

"Namun, kami juga meyakini betapa pentingnya bagi seluruh negara di kawasan ini untuk bekerja sama demi kepentingan masing-masing maupun kepentingan bersama," imbuh Zahid.

Pemerintah Turki turut memberikan penegasan senada untuk meredakan kekhawatiran bahwa aliansi baru ini ditujukan untuk melawan kekuatan tertentu seperti Iran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyampaikan bahwa pakta ini bersifat terbuka dan berpotensi memperluas keanggotaannya ke negara lain, termasuk Mesir.

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan pada Sabtu, 8 Agustus 2026, memperjelas bahwa naskah perjanjian tidak mengategorikan negara mana pun sebagai musuh bersama. Sikap tersebut diperkuat oleh Wakil Presiden Turki Cevdet Yilmaz pada hari yang sama, yang menegaskan bahwa fokus utama perjanjian adalah memperkuat daya tangkal dan stabilitas nasional.

Respons dari pihak luar muncul dari parlemen Iran, di mana Ebrahim Rezaei dari Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri menilai perjanjian tersebut tidak akan memberikan jaminan keamanan jangka panjang bagi Riyadh. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik dalam sebuah diskusi pada Jumat (14/8) malam menilai Pakta Makkah berpotensi mengubah lanskap geopolitik kawasan Teluk, meski para pendiri aliansi diprediksi akan memprioritaskan konsolidasi internal terlebih dahulu sebelum menerima anggota baru.