Enam Daerah Jawa Timur Tetapkan Status Siaga Darurat Kekeringan

Sebanyak enam daerah di Provinsi Jawa Timur menetapkan status Siaga Darurat Kekeringan menyusul dampak musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung lebih kering dan panjang mulai April hingga puncaknya pada Agustus mendatang.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, Gatot Subroto, mengonfirmasi pada Selasa (19/5/2026) bahwa wilayah yang berstatus siaga tersebut meliputi Kabupaten Bondowoso, Banyuwangi, Bangkalan, Lamongan, Lumajang, dan Blitar.

Dari keenam wilayah tersebut, baru Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang mengajukan bantuan darurat berupa pengiriman air bersih karena keterbatasan anggaran operasional daerah akibat lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) solar nonsubsidi.

"Dari enam daerah tersebut, penanganan darurat berupa distribusi air bersih sudah dilakukan di Kabupaten Bondowoso," kata Kepala BPBD Jatim gatot Subroto di Surabaya, Selasa, 19 Mei 2026.

Gatot menambahkan bahwa pasokan air sebanyak 10.000 liter telah dikirimkan untuk mengatasi krisis air di Desa Klekean, Kecamatan Botolinggo, Bondowoso, yang mencakup Dusun Banteng Lor, Dusun Sumber Waru, dan Dusun Banteng Duk Beto.

"Droping air bersih dilakukan sebanyak 10.000 liter untuk memenuhi kebutuhan 140 kepala keluarga," ujar Gatot.

Guna mengantisipasi perluasan dampak kemarau, BPBD Jatim terus memantau situasi dan berkoordinasi erat dengan jajaran pemerintah daerah setempat.

"BPBD juga meminta daerah meningkatkan kesiapsiagaan serta mempercepat langkah penanganan apabila wilayah terdampak kekeringan terus bertambah," kata Gatot.

Selain penyaluran air lewat darat, BPBD Jatim membuka peluang untuk menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) demi memicu hujan di kawasan pertanian atau waduk yang mulai mengering, asalkan mendapat persetujuan teknis dari pihak berwenang.

"Harus melihat dulu bagaimana awannya. Kalau memungkinkan, maka dilakukan OMC dengan menabur garam," jelasnya.

Skema pengkondisian cuaca buatan ini diprioritaskan bagi wilayah-wilayah produktif yang mengalami kendala pasokan air paling parah di Jawa Timur.

"Kami sasar wilayah seperti daerah pertanian yang kekurangan distribusi air, termasuk waduk-waduk yang airnya sudah menipis. Itu sasaran OMC," jelasnya.

Hingga saat ini, BPBD Jatim masih menunggu arahan dan penilaian resmi dari pihak meteorologi sebelum mengeksekusi penaburan garam di langit.

"Namun sekali lagi kami harus menunggu rekomendasi dari BMKG untuk OMC selama musim kemarau ini," tandasnya.

Di sisi lain, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I BMKG Juanda, Taufiq Hermawan, menegaskan bahwa potensi hujan buatan sangat bergantung pada pemenuhan indikator ilmiah di atmosfer, terutama keberadaan awan potensial.

"Bisa dilakukan OMC asal adanya pertumbuhan awan," kata Taufiq saat dikonfirmasi detikJatim, Selasa (19/5/2026).

Taufiq memaparkan bahwa pergerakan angin yang stabil juga menjadi penentu utama agar curah hujan yang dihasilkan bisa jatuh tepat di wilayah target kekeringan.

"Kemudian faktor cuaca dan angin serta faktor-faktor pendukung lainnya," jelasnya.

Menurut laporan BMKG Juanda, sejauh ini belum ada pengajuan resmi dari pemerintah daerah manapun di Jawa Timur untuk melaksanakan modifikasi cuaca tersebut.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo, mengungkapkan bahwa stok anggaran operasional tangki air bersih milik daerahnya menipis dan hanya mampu membiayai puluhan kali pengiriman saja.

"Kami telah mengusulkan permohonan bantuan pengiriman air bersih ke Pemprov Jatim, karena anggaran kami hanya cukup untuk 40 kali pengiriman atau sekitar satu bulan lebih," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bondowoso Kristianto Putro Prasojo, di Bondowoso, Selasa.

Kenaikan harga bahan bakar solar nonsubsidi secara signifikan diakui menjadi faktor utama yang memangkas daya jangkau armada pengirim bantuan air milik kabupaten.

"Harga BBM solar nonsubsidi kan naik, sehingga anggaran untuk pengiriman air bersih ke desa terdampak hanya cukup untuk 40 kali pengiriman," katanya.

Berdasarkan data komparasi dari Antara dan Kompas.com, krisis air bersih di Bondowoso saat ini melanda sedikitnya 7.136 jiwa atau 1.784 kepala keluarga yang tersebar di 20 dusun, 13 desa, dan 9 kecamatan.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah mengerahkan dua unit armada truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter sejak pekan lalu, sembari menggandeng Palang Merah Indonesia (PMI), PDAM, dan Baznas setempat untuk memperluas jangkauan distribusi.