GoPay Edukasi 150 UMKM Bali Terkait Keamanan Transaksi Finansial Digital

Layanan keuangan digital GoPay bersama Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia menyelenggarakan program edukasi finansial di Denpasar, Bali, pada Senin, 25 Mei 2026.

Inisiatif bertajuk Pintar Bareng GoPay ini menyasar 150 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah lokal untuk memperkuat daya saing, transparansi arus kas, serta keamanan operasional bisnis di era digital.

Pelatihan intensif tersebut difokuskan pada manajemen utang produktif, perlindungan data pribadi dari kejahatan siber, serta pemanfaatan fitur kode respons cepat lintas negara atau QRIS Cross Border.

Bank Indonesia menyatakan bahwa QRIS Cross Border menjadi instrumen strategis bagi pedagang lokal di Bali untuk memfasilitasi transaksi nontunai langsung dengan wisatawan mancanegara asal Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok.

Penerapan sistem pembayaran digital ini sekaligus menjadi solusi atas kendala promosi dan keterbatasan modal usaha yang berdasarkan data industri masih menjadi tantangan utama pertumbuhan volume bisnis daerah.

Terkait pengelolaan modal, Manajer Madya Divisi Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Provinsi Bali, Adam Ultra Sjahbunan, mengingatkan pentingnya penyerapan pinjaman secara bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan finansial.

"Pembiayaan yang sehat perlu dibarengi dengan tanggung jawab dalam penggunaannya. UMKM sebaiknya memastikan pinjaman benar-benar dipakai untuk hal-hal yang mendukung usaha, bukan untuk kebutuhan konsumtif," ujar Adam Ultra Sjahbunan, Manajer Madya Divisi Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Provinsi Bali.

Menurutnya, ketepatan manajemen pembiayaan akan menyeimbangkan pendapatan usaha dengan kewajiban berkala pelaku UMKM.

"Dengan begitu, pendapatan usaha bisa berjalan seimbang dengan kewajiban pembayaran. Jika digunakan secara bijak, pembiayaan dapat membantu usaha tumbuh lebih stabil, terhindar dari risiko kredit bermasalah," lanjut Adam Ultra Sjahbunan, Manajer Madya Divisi Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Provinsi Bali.

OJK juga mengapresiasi kolaborasi lintas sektor ini karena dinilai mempercepat perluasan inklusi keuangan masyarakat.

"OJK mengapresiasi inisiatif GoPay dan mitra strategis dalam program literasi seperti Pintar Bareng GoPay. Upaya ini sejalan dengan misi OJK memperkuat literasi dan inklusi keuangan, khususnya bagi UMKM, agar masyarakat tidak hanya mudah mengakses layanan keuangan, tetapi juga mampu menggunakannya secara bijak, produktif, dan bertanggung jawab," kata Adam Ultra Sjahbunan, Manajer Madya Divisi Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Provinsi Bali.

Sementara itu, Head of Corporate Affairs GoPay, Audrey P. Petriny, menjelaskan bahwa ketahanan sektor usaha mandiri saat ini diuji melalui kemampuan manajerial serta kejelian memitigasi risiko hukum seperti judi online dan pencucian uang.

"Perkembangan usaha UMKM tidak hanya bergantung pada kemampuan mengelola keuangan, tetapi juga pemahaman tentang bagaimana menjalankan usaha secara aman di era digital," kata Audrey P. Petriny, Head of Corporate Affairs GoPay.

Ia menambahkan bahwa penguatan fondasi bisnis pelaku usaha di era ekonomi digital harus didukung oleh ekosistem yang aman.

"Melalui Pintar Bareng GoPay, bersama OJK, Bank Indonesia, PPATK, dan AFPI, kami ingin membantu pelaku UMKM memperkuat fondasi bisnisnya, sekaligus memahami peluang dan risiko dari perkembangan teknologi keuangan digital," ujar Audrey P. Petriny, Head of Corporate Affairs GoPay.

Pihaknya menyatakan akan terus melanjutkan komitmen pemenuhan literasi finansial ini guna mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

"Dengan ekosistem yang aman, UMKM kita akan lebih siap tumbuh secara berkelanjutan dan kompetitif di era ekonomi digital," jelas Audrey P. Petriny, Head of Corporate Affairs GoPay.

Sebagai gambaran penguatan ekonomi, jaringan penyedia ekosistem ritel lokal yang menaungi toko kelontong nasional tercatat memberikan kontribusi komoditas yang signifikan bagi perekonomian negara berdasarkan performa ekonomi nasional.

Rendahnya inklusi keuangan dan perpajakan pada usaha kecil umumnya dipicu sistem daring yang kurang ramah pengguna serta minimnya sosialisasi, sehingga edukasi tatap muka ini diharapkan menekan angka kegagalan bisnis akibat gagap teknologi.