BI Sebut Indonesia Negara Kedua Paling Rentan Penipuan Digital

Sebanyak satu dari dua orang di Indonesia terpapar penipuan digital atau scam dalam setahun terakhir. Berdasarkan data Global Fraud Index 2026 yang dilansir dari Detik Finance, kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai negara kedua paling rentan terhadap kejahatan siber di dunia.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Filianingsih Hendarta, mengungkapkan bahwa estimasi total kerugian akibat penipuan digital yang berdampak pada Indonesia diproyeksikan mencapai Rp 16.480 triliun.

"Kita itu adalah kedua, dikatakan peringkat kedua yang paling rentan penipuan di dunia. Estimasi kerugiannya itu bisa sampai Rp 16.480 triliun. Jadi ini harus berhati-hati," kata Filianingsih dalam Lampung Financial Festival 2026, Sabtu (5/9/2026).

Dalam pemaparannya, Filianingsih menjelaskan bahwa modus operandi pelaku kejahatan saat ini telah bergeser dari peretasan teknis ke rekayasa sosial atau manipulasi psikologis korban.

"Ilmu menipu zaman now. Mereka tidak perlu hacker tetapi cukup memahami psikologi. Bapak Ibu pasti mengalami kalau ada WA yang mengatakan, 'ini Anda melakukan belanja Rp 1 juta, Rp juta, Rp 1 juta terus.

Benar tidak di e-commerce ini?' Nah kita panik kan, jangan-jangan kita di-hack ini," jelas Filianingsih.

Pelaku memanfaatkan situasi panik korban untuk meminta data sensitif seperti nomor PIN, nomor rekening tabungan, hingga penyebaran link donasi fiktif dan penggunaan call center palsu.

"Lalu mereka menanyakan, untuk itu bisa dibantu tolong diberikan pinnya, tolong diberikan nomor tabungan, dan lain-lain, dan kita akan panik. Jadi, penipuan bisa melalui call center tiruan, OTP scam, rekening palsu, link donasi yang fiktif. Nah ini yang diperlukan adalah psikologi tadi," sambung Filianingsih.

Guna mengantisipasi maraknya kasus kejahatan keuangan digital tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat infrastruktur pengawasan dan perlindungan konsumen.

"Kita di Bank Indonesia kita punya satu departemen khusus untuk surveillance sistem pembayaran dan perlindungan konsumen," tutur Filianingsih.