Gubernur Maluku Utara Instruksikan OPD Rancang APBD 2027 Berbasis Solusi

Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengetatkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 dengan mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun program berbasis solusi masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran belanja rutin.

Langkah tegas ini diambil Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyusul keterbatasan ruang fiskal daerah. Pengeluaran untuk belanja pegawai Pemprov Malut saat ini menyerap anggaran sekitar Rp1,4 triliun atau memakan porsi 50 persen dari total APBD yang bernilai Rp2,8 triliun.

Gubernur menekankan perubahan pola kerja birokrasi agar setiap rupiah APBD yang dikelola dapat memberikan dampak langsung pada pelayanan dan kesejahteraan publik.

"Tahun anggaran 2027, kalau OPD hanya datang mengusulkan program, saya akan tolak. Masih banyak persoalan masyarakat yang harus diselesaikan. Silakan turun ke lapangan, temui masyarakat, cari masalahnya, lalu hadirkan solusi," kata Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.

Sherly menegaskan status APBD sebagai investasi publik yang harus kembali dimanfaatkan oleh warga, bukan sekadar alokasi hak dinas.

"Anggaran itu bukan hak OPD, melainkan investasi rakyat. Tugas pemerintah dan ASN adalah menjadi jembatan yang mengubah harapan masyarakat menjadi kenyataan," ujar Sherly Tjoanda.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, pimpinan OPD diwajibkan menyerap langsung aspirasi kelompok petani, nelayan, tenaga kesehatan, hingga masyarakat desa. Program usulan harus berlandaskan data presisi dan memiliki tolok ukur hasil yang jelas.

Meski kondisi keuangan daerah terbatas, kinerja efisiensi keuangan Pemprov Maluku Utara tetap mencatatkan hasil positif. Penyaluran gaji ASN terlaksana tepat waktu, serta tingkat serapan anggaran daerah berhasil masuk dalam urutan lima besar secara nasional.

Sejumlah instruksi teknis juga telah dibagikan kepada instansi terkait. Dinas Pertanian ditugaskan mempercepat pembangunan jalan tani, sementara Dinas Perikanan ditargetkan menyalurkan bantuan mesin kapal hingga 1.000 unit per tahun memanfaatkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Selain itu, Dinas Pendidikan diminta mengoptimalkan dana BOSP dan Bosda bernilai Rp131 miliar per tahun untuk peningkatan mutu sekolah, sedangkan Dinas Kesehatan difokuskan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Tahapan pemaparan rancangan program kerja APBD 2027 oleh setiap OPD di hadapan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026 mendatang setelah penetapan APBD Perubahan.