Kementerian ESDM Tetapkan Harga Minyak Mentah April Naik

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada April 2026 melonjak sebesar 15,05 dolar AS menjadi 117,31 dolar AS per barel akibat berlanjutnya eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah.

Kenaikan harga yang disahkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 203.K/MG.03/MEM.M/2026 ini dipicu oleh ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, termasuk penutupan Selat Hormuz dan blokade pelabuhan. Berdasarkan data Bank Mandiri yang dilansir dari cnbcindonesia.com, lonjakan harga energi global menguntungkan sektor komoditas seperti batu bara dan CPO, namun menekan industri non-komoditas akibat pembengkakan biaya produksi.

Sektor manufaktur nasional yang bergantung pada energi dan bahan baku impor menghadapi tekanan besar, diperparah oleh depresiasi nilai tukar rupiah. Simulasi menunjukkan setiap kenaikan harga energi 10% berpotensi mendongkrak biaya produksi sektor listrik hingga 9,3%, petrokimia 6,9%, pupuk 6,3%, plastik 6,2%, dan semen 3,8%.

Kondisi pasar global juga memengaruhi pergerakan harga rata-rata minyak mentah utama lainnya, seperti Brent yang naik menjadi 102,46 dolar AS per barel dan WTI menjadi 98,06 dolar AS per barel. Sebaliknya, Basket OPEC mengalami penurunan menjadi 108,55 dolar AS per barel per 29 April 2026. Berdasarkan laporan insight.kontan.co.id, mandeknya perundingan damai Amerika Serikat dan Iran turut memperbesar kekhawatiran gangguan pasokan dan tekanan inflasi dunia.

Pemerintah menyatakan akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap pergerakan pasar minyak global demi menjaga ketahanan pasokan di dalam negeri.

"Peningkatan harga minyak mentah pada April 2026 dipengaruhi oleh berlanjutnya eskalasi konflik geopolitik yang meningkatkan risiko gangguan suplai minyak dunia, terutama terkait kondisi di kawasan Timur Tengah dan Selat Hormuz," ujar Laode Sulaeman, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi China yang mencapai 5 persen secara tahunan pada triwulan I 2026 sempat memberikan sentimen positif bagi permintaan minyak bumi. Kendati demikian, terdapat faktor penahan laju kenaikan harga berupa proyeksi penurunan permintaan minyak global sebesar 5 juta bph year on year pada triwulan II 2026 serta peluang dibukanya kembali jalur diplomasi.

"Pemerintah akan terus memantau perkembangan pasar minyak global secara cermat untuk menjaga ketahanan energi nasional serta memastikan stabilitas pasokan energi dalam negeri," jelas Laode Sulaeman, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM.

Sementara itu, pakar kebijakan publik Trubus Rahardiansah menilai budaya boros konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang masih terjadi di masyarakat dan industri dapat menjadi ancaman serius bagi perekonomian nasional.

"Bahayanya ini, kita bisa mengalami krisis energi nantinya kalau kita tidak mengantisipasi ini. Karena kan hampir semua negara di dunia ini mengantisipasi terhadap bahaya krisis energi," kata Trubus Rahardiansah kepada CNNIndonesia.com.

Trubus membandingkan Indonesia dengan beberapa negara tetangga yang dinilai lebih agresif menerapkan mitigasi krisis energi. Menurutnya, ketergantungan tinggi pada komoditas ini membuat struktur ekonomi nasional rentan bergejolak.

"Kalau pemanfaatan energi semakin tinggi seperti sekarang, sementara industri dan rumah tangga masih boros, ya ke depan kita bisa mengalami krisis," ujar Trubus Rahardiansah.

Ia mendorong pemerintah untuk segera mengetatkan pembatasan distribusi BBM bersubsidi berdasarkan kapasitas mesin kendaraan demi mengendalikan volume konsumsi.

"Harusnya penggunaan BBM subsidi itu dibatasi, misalnya kendaraan roda empat dengan cc tertentu atau motor di bawah kapasitas tertentu," katanya.

Trubus juga menyoroti efektivitas kebijakan work from home (WFH) yang telah diumumkan pemerintah, yang menurutnya memerlukan pengawasan serta indikator keberhasilan yang terukur.

"Kebijakan WFH ini kan belum ada ukuran seberapa efektif," ujarnya.

Lemahnya pengendalian konsumsi energi ini dinilai akan memicu kenaikan harga barang pokok, menurunkan daya beli, hingga mendorong terjadinya fenomena penurunan kelas konsumsi di masyarakat.

"Boros energi itu ujung-ujungnya kenaikan harga pokok. Ini yang sekarang merangkak terus dan daya beli masyarakat turun terus. Jadi persoalannya bukan cuma soal BBM mahal, tapi efek dominonya bisa ke mana-mana," katanya.

Menurutnya, fenomena tersebut sudah terlihat dari berkurangnya mobilitas kendaraan dengan RON tinggi, sehingga jika konsumen beralih ke BBM bersubsidi, beban anggaran negara dipastikan membengkak.

"Kalau lihat sekarang, orang sudah mulai turun kelas. Mobil-mobil yang selama ini pakai Pertadex mulai jarang kelihatan karena harganya mahal sekali. Kalau nanti masyarakat pengguna Pertamax atau RON tinggi juga turun ke subsidi, subsidinya bisa membengkak," ujar Trubus Rahardiansah.

Ia menambahkan bahwa langkah penanganan jangka panjang yang paling ideal adalah penguatan jangkauan moda transportasi umum di kawasan perumahan masyarakat.

"Harusnya transportasi umum seperti JakLingko diperbanyak sampai masuk ke perumahan-perumahan. Jadi masyarakat enggak perlu terus pakai kendaraan pribadi. Bahkan idealnya orang tua enggak perlu lagi antar anak sekolah pakai mobil pribadi kalau akses transportasi umumnya benar-benar menjangkau," katanya.

Tekanan dari kenaikan harga BBM non-subsidi saat ini mulai dirasakan langsung oleh Ari, seorang pekerja swasta di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, yang terpaksa membatasi penggunaan kendaraan pribadinya.

"Tadinya ini andalan buat harian, sekitar lima hari seminggu. Tapi sekarang mobil ini lebih banyak nongkrong di garasi. Sejak harga Dex selangit, gue sebisa mungkin simpan Innova buat urusan yang benar-benar darurat atau bareng bayi aja," kata Ari.

Ari menyatakan tetap menggunakan bahan bakar non-subsidi untuk menjaga ketahanan mesin mobil dieselnya meski harus menanggung biaya operasional yang jauh lebih tinggi.

"Jadi pilihannya cuma dua, bayar mahal atau enggak usah pakai mobil sekalian," ujarnya.

Guna menyiasati pembengkakan pengeluaran harian, ia kini memilih beralih menggunakan moda transportasi massal untuk rutinitas kerjanya.

"Besaran tarif BBM membuat gue jadi tim Transjakarta. Kalau rutenya masih tercover busway, gue mending naik bus," katanya.

Ari juga mengaku sempat mempertimbangkan opsi untuk beralih ke kendaraan listrik, namun faktor harga pasaran dan keraguan atas keandalan mesin teknologi baru tersebut masih menjadi kendala utama.

"Kalau mobil listrik jujur lagi kepikiran banget. Tapi harganya masih tinggi dan gue masih mikir soal ketahanan mesinnya. Jadi solusi paling masuk akal sekarang ya membiasakan diri naik kendaraan umum," ujarnya.