India Diminta Evaluasi Kebijakan Luar Negeri Terhadap Bangladesh

NEW DELHI — Pemerintah India disarankan untuk merevisi orientasi kebijakan luar negerinya terhadap Bangladesh akibat ketegangan hubungan kedua negara setelah peralihan kekuasaan di Dhaka serta tuntutan ekstradisi mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina. Mantan editor Organiser, Seshadri Chari, dalam analisisnya dilansir dari The Print pada Jumat (21/8/2026), menilai langkah New Delhi mengundang Perdana Menteri Bangladesh Tarique Rahman ke sesi outreach KTT BRICS pada 12–13 September belum direspons secara positif oleh pihak Dhaka. Pemerintah Bangladesh di bawah Tarique Rahman mengajukan pemulangan Sheikh Hasina sebagai syarat utama sebelum melakukan kunjungan resmi ke India, seiring diterbitkannya surat perintah penangkapan oleh International Crimes Tribunal (ICT) Bangladesh terkait tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan.

India menegaskan bahwa Perjanjian Ekstradisi 2013 antara India dan Bangladesh, yang diperbarui pada 2016, memuat prosedur serta kategori kejahatan tertentu seperti terorisme lintas batas dan penyelundupan narkoba, sementara Pasal 6 perjanjian tersebut mengizinkan penolakan jika pelanggaran bersifat politik.

Rekam jejak hukum mencatat Pengadilan Tinggi Bangladesh pada Desember 2024 membatalkan vonis pengadilan tahun 2018 terkait kasus serangan granat 2004 terhadap Awami League, dan Mahkamah Agung Bangladesh pada September 2025 menguatkan pembebasan murni seluruh terdakwa termasuk Tarique Rahman. Seshadri Chari menekankan bahwa New Delhi perlu mengirimkan pesan tegas kepada Dhaka mengenai kebijakan kontra-terorisme dan mempertimbangkan pemindahan markas besar BIMSTEC keluar dari Dhaka guna menjaga arsitektur keamanan regional.