Indonesia Rugi Rp 250 Triliun Akibat Pencurian Ikan

Indonesia mengalami kerugian hingga Rp 250 triliun setiap tahun akibat penangkapan ikan secara ilegal oleh pihak asing, sebagaimana dilansir dari Detik Finance. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengutarakan hal tersebut dalam acara Lampung Financial Festival 2026 pada Sabtu (6/9/2026).

Kondisi maraknya pencurian hasil laut ini terjadi akibat rendahnya daya saing serta nilai tukar nelayan di tingkat nasional. Lemahnya posisi nelayan lokal membuat sumber daya kelautan nasional dimanfaatkan oleh kapal-kapal asing asal Thailand, Vietnam, Jepang, hingga Tiongkok.

"Begitu nelayan kita lemah, dia tidak berdaya, seluruh lautan kita, ikan-ikan kita yang banyak itu, diambil oleh nelayan yang kuat siapa? Thailand, Vietnam, Jepang, Tiongkok. Jadi menurut Menteri Kelautan, Indonesia dirugikan ikannya setiap tahun kira-kira Rp 250 triliun, kenapa?

Karena nelayan kita tidak berdaya. Karena nelayan kita miskin," kata Zulhas dalam acara Lampung Financial Festival 2026, Sabtu (6/9/2026).

Guna mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mematok target peningkatan nilai tukar nelayan secara signifikan. Posisi nilai tukar nelayan saat ini berada di level 103 atau masuk kategori desil satu, dan ditargetkan mampu menembus angka 120 pada tahun depan atas instruksi Presiden.

"Saya diperintah oleh Bapak Presiden, harus tahun ini, tahun depan dinaikkan menjadi 120 nilai tukarnya. Nah 120 sudah lumayan," ucapnya.

Sebagai langkah konkret, pemerintah menyiapkan program kampung nelayan yang dilengkapi infrastruktur pendukung seperti pabrik es, fasilitas cold storage, SPBN, hingga balai lelang. Sarana tersebut dibangun untuk meningkatkan daya tawar nelayan agar hasil tangkapan tidak dihargai sangat murah saat dijual.

"Dia kalau dapat ikan, harusnya dibeli dengan Rp 2.000.000. Kalau nggak ditawar Rp 500.000, harus dijual. Kalau nggak ikannya busuk. Dia nggak punya daya tawar," papar Zulhas.

Meski fasilitas pendukung telah disiapkan melalui kampung nelayan, keberhasilan program tersebut masih memerlukan sinergi dan kerja sama dari berbagai pihak terkait.

"(Dengan kampung nelayan) kalau ikannya ditawar murah dia bisa simpan. Apa bisa sukses? Belum tentu.

Tidak mudah. Oleh karena itu perlu kerja sama semua pihak," katanya.