Zulkifli Hasan Soroti High Cost Biaya Produksi Beras Petani Lokal

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan biaya produksi beras petani di Indonesia masih sangat tinggi hingga menyentuh Rp 12.000 per kilogram, seperti dilansir dari Detik Finance pada Sabtu (5/9/2026).

Angka pengeluaran tersebut tercatat mencapai tiga kali lipat lebih mahal ketimbang efisiensi produksi di Thailand dan Vietnam yang hanya memerlukan modal setara Rp 3.800 per kilogram. Masalah tingginya ongkos tani nasional ini dipicu oleh rendahnya produktivitas, kualitas varietas yang belum unggul, serta pengelolaan manajemen pertanian yang belum terlatih secara optimal.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Zulkifli Hasan saat menghadiri agenda Lampung Financial Festival 2026.

"Lampung untuk mendapat 1 kilo beras, petani kita ongkosnya Rp 12.000. Karena kita tergantung kepada impor, nggak terlatih. Produktivitasnya rendah, varietasnya tidak unggul, manajemennya buruk, karena nggak terlatih," kata Zulhas.

Perbandingan biaya yang terlampau jauh dengan negara tetangga tersebut dinilai sangat memperhatinkan bagi efisiensi sektor pangan nasional.

"Thailand, Vietnam untuk dapat 1 kilo beras, ongkosnya itu Rp 3.800. Jauh sekali. Jadi produktivitas kita sepertiga.

Dia Rp 3.800, kita Rp 12.000. Kita termasuk bangsa yang kurang tanggung jawab dong," tambahnya.

Kondisi ini kian memberatkan masyarakat mengingat tingkat pendapatan per kapita warga Indonesia yang berada di bawah Rp 5.000 masih kalah dibandingkan Thailand yang mendekati Rp 8.000.

"Indonesia income per kapitanya tidak sampai Rp 5.000. Thailand income per kapitanya hampir Rp 8.000. Berarti Thailand lebih kaya dari orang Indonesia, tapi dia membayar untuk makan lebih murah. Lebih murah, sehingga dia bisa nabung," tutur Zulhas.

Kesenjangan tersebut berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan, pemenuhan gizi keluarga, hingga daya saing masyarakat.

"Dia bisa sekolahkan anaknya lebih bagus, dia bisa mencukupi gizi putra-putrinya, karena penghasil lebih tinggi untuk hidup lebih murah. Kita, penghasil kita lebih kecil, membayar lebih mahal untuk makan. Maka kita miskin, bisa kurang gizi, bisa kurang sarana-sarana. Akhirnya kita kalah bersaing," sambungnya.

Meskipun efisiensi masih menjadi tantangan, pemerintah menegaskan tidak bisa mengambil jalan pintas dengan terus bergantung pada pasokan impor yang justru merugikan para petani dalam negeri.

"Saya ambil contoh tahun 2024 kita impor beras hampir setengah juta (ton). Kalau kita impor beras, beras ini kita impor, artinya petani Indonesia itu sengsara. Tidak dapat manfaatnya.

Jadi tidak sederhana. Yang dapat manfaatnya itu petani dari Thailand, petani dari Vietnam, petani dari India," ujarnya.

Apabila masalah efisiensi dan produktivitas ini dibiarkan tanpa perbaikan, risiko timbulnya kemiskinan struktural bagi para petani lokal di daerah diprediksi akan makin meningkat.

"Terus kalau petani kita tidak makmur, lama-lama-lama produktivitasnya rendah. Kalau produktivitasnya rendah, maka akan melahirkan kemiskinan yang masif. Lama-lama petani Lampung ini tidak punya sawah lagi, karena miskin. sawahnya dijual atau digadai, dia berubah menjadi buruh tani.

Itu dampaknya itu soal makan. Kemudian apa lagi, kita tidak menjadi negara yang kompetitif," ujarnya.

Guna mengatasi persoalan ini, pemerintah terus berupaya mendorong tingkat kesejahteraan petani agar perekonomian nasional terus berputar tanpa perlu melakukan impor beras pada tahun 2025.

"Alhamdulillah 2025 kita nggak impor beras lagi. Boleh tepuk tangan ini untuk Indonesia. Apa yang terjadi?

Petani kita lebih makmur, nilai tukarnya dari 116 jadi 127. 127 nilai tukarnya, lebih makmur. Bisa sekolahkan anaknya, bisa angsur motor. Alhamdulillah," pungkas Zulhas.