Pemerintah Bebankan Gaji Manajer Koperasi Desa ke APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dipastikan bakal menanggung beban baru berupa pembayaran gaji para manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih selama dua tahun ke depan. Kebijakan ini disiapkan untuk mendukung target pengoperasian 80 ribu unit koperasi mulai Oktober 2026 mendatang.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi kepastian alokasi anggaran dari APBN untuk operasional manajemen koperasi tersebut. Meski demikian, Kementerian Keuangan belum membeberkan secara terperinci rincian nilai anggaran yang disiapkan dalam skema penanganan tersebut.

Pengoperasian puluhan ribu entitas Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih ditujukan guna memastikan alokasi bantuan pemerintah dapat tersalurkan secara lebih tepat sasaran kepada masyarakat penerima manfaat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan proses fasilitasi dan pengelolaan puluhan ribu ketersediaan koperasi desa tersebut membutuhkan persiapan matang di lapangan.

"Yang bantuan pemerintah semua dikirimnya melalui koperasi desa (KDKMP). Mudah-mudahan nanti pada bulan Oktober sudah bisa jalan. Doakan ya, doakan," kata Zulkifli Hasan usai menyerahkan bantuan pangan di Lampung Selatan, Jumat (11/9/2026).

Pemerintah merancang struktur kepengurusan dengan melibatkan warga lokal sebagai anggota dan pengurus, sementara posisi manajer diisi oleh perwakilan yang ditunjuk serta digaji langsung oleh pemerintah.

"Tidak gampang urus koperasi 80 ribu. Ini Oktober ini mudah-mudahan berjalan," ujar Zulkifli Hasan dilansir dari detikcom.

Penempatan manajer dari unsur pemerintah diharapkan mampu menjaga akuntabilitas penyaluran berbagai program sosial agar tidak melenceng dari kriteria penerima.

"Nanti anggotanya dari Desa Pisang, pengurusnya harus Desa Pisang. Pemerintah bantu nanti manajernya satu, digaji orang pemerintah untuk mengatur ini agar tidak salah sasaran," jelas Zulkifli Hasan.

Melalui wewenang operasionalnya, jaringan koperasi tersebut diproyeksikan menjadi saluran tunggal bagi beragam bantuan sosial serta program subsidi pemerintah.

"Bantuan tunai, bantuan beras, bantuan PKH, bantuan subsidi, bantuan alsintan, pupuk, dan kemudian gas 3 kilo semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih," tutur Zulkifli Hasan.

Di samping mendistribusikan bantuan, koperasi ini ditugaskan bermitra dengan Bulog untuk menyerap hasil panen petani lokal seperti gabah seharga Rp6.500 per kg dan jagung Rp5.500 per kg sesuai standar pemerintah.

"Kalau jagung murah, gabah murah, koperasinya akan beli. Harganya enggak boleh di bawah aturan pemerintah. Gabah Rp6.500 tidak boleh di bawah Rp6.500.

Kalau di bawah Rp6.500, operasi beli kerja sama sama Bulog. Jagung Rp5.500, kalau di bawah Rp5.000 kita beli kerja sama nanti sama Bulog," pungkas Zulkifli Hasan.