Pemerintah Integrasikan DTSEN dan Identitas Digital untuk Bansos

Pemerintah mempercepat digitalisasi sistem bantuan sosial berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional guna meningkatkan akurasi penyaluran dan menekan tingkat kesalahan data di lapangan pada Senin, 18 Mei 2026.

Langkah penguatan ini memadukan pemutakhiran data, pemanfaatan big data, hingga kewajiban penggunaan Identitas Kependudukan Digital seperti yang diuji coba di berbagai wilayah percontohan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa seluruh program perlindungan sosial saat ini diwajibkan mengacu pada arsitektur data baru tersebut demi mengatasi inclusion error dan exclusion error.

"Saya ingin hari ini menjadi tahapan dari proses digitalisasi bansos yang berpedoman pada Inpres nomor 4 dan 8. Jadi semua program menggunakan DTSEN karena itu perintah Presiden. Dengan adanya digitalisasi bansos, kita gembira menemukan hal yang mungkin [perlu] menjadi perhatian kita soal bansos tidak tepat sasaran," kata Saifullah Yusuf.

Uji coba digitalisasi di Banyuwangi diklaim membuahkan hasil positif sehingga otoritas terkait mulai mereplikasinya ke 42 kabupaten dan kota dengan target adopsi nasional pada akhir tahun.

"DTSEN ini memang mengoreksi data kita. Sekarang DTSEN diperkuat dengan digitalisasi. Artinya ini menjadi benang merah yang tidak putus," ujar Saifullah Yusuf terkait keberlanjutan integrasi sistem.

Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menjabarkan bahwa institusinya kini menyiapkan skema identifikasi tingkat kesalahan data yang lebih presisi lewat Sensus Ekonomi 2026.

"Esensinya adalah digitalisasi ini sebagai alat bantu untuk memuluskan dan memutahirkan dengan lebih cepat dan akurat," ujar Amalia Adininggar Widyasanti.

Untuk mempertajam model pemeringkatan kesejahteraan, BPS mengombinasikan teknologi geotagging, citra satelit, serta foto kondisi rumah ke dalam metode scoring.

"Kami akan memanfaatkan big data, dengan meng-overlay geotagging dengan citra satelit, plus foto kondisi rumah [dengan] metode scoring masuk ke dalam model PMT," jelas Amalia Adininggar Widyasanti.

Pihak BPS juga merancang pembaruan kerangka sampel Survei Sosial Ekonomi Nasional agar sepenuhnya berpijak pada data tunggal yang telah dimutakhirkan.

"Sehingga Susenas yang baru ke depan itu juga basis sampling frame-nya dari DTSEN yang sudah termutahirkan secara menyeluruh," kata Amalia Adininggar Widyasanti.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional Arief Anshory Yusuf memandang perlunya transparansi serta pelibatan panel ahli independen guna meminimalkan ketidakpastian informasi dalam pemodelan data kemiskinan.

"Kalau kita ingin mengurangi information uncertainty, ada dua cara. Pertama memastikan model PMT akurat dan sederhana [melalui] tim dan peer review process atau panel ahli pemodelan PMT secara lebih scientific. Ada keterbukaan, transparency dan peer review process," kata Arief Anshory Yusuf.

Menurutnya, mekanisme pendaftaran mandiri oleh masyarakat yang sedang diuji coba perlu terus diperluas demi menjaga kebaruan data.

"Pastikan datanya paling mutakhir melalui self-registration yang dipilotkan di Banyuwangi dan 42 [daerah lainnya]," ujarnya.

Sementara itu, dilansir dari pojokpapua.id, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang mengerahkan 1.750 agen pendamping di tingkat RT dan RW untuk memfasilitasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital warga.

Kepala Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan mengonfirmasi bahwa integrasi ini menjadi bagian dari program lokal untuk memastikan transparansi verifikasi calon penerima manfaat.

"Program ini bertujuan secara khusus untuk mengukur ketepatan bansos yang diterima oleh masyarakat kita," ujar Ances Kurniawan.

Skema digital ini diharapkan mampu menekan risiko munculnya data ganda penerima bantuan di wilayah Sumatera Barat.

"Sehingga, dengan adanya sistem digital ini, risiko terjadinya data ganda atau warga yang menerima bantuan salah sasaran dapat ditekan seminimal mungkin," tutur Ances Kurniawan.

Pemerintah Kota Padang bersama instansi lintas sektoral kini menargetkan kesiapan penuh agar program Digital Bansos tersebut siap diluncurkan secara resmi pada Oktober 2026.