Kemensos Tegaskan Perubahan Desil DTSEN Tidak Serta-merta Mencoret Penerima Bansos

Kementerian Sosial menegaskan bahwa perubahan peringkat kesejahteraan atau desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional tidak serta-merta membatalkan hak masyarakat sebagai penerima bantuan sosial. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta pada Sabtu, 5 September 2026, menyusul munculnya kekhawatiran publik terkait pemutakhiran data sosial secara nasional.

Pemerintah menjelaskan bahwa pemeringkatan sosial yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik bersama kementerian dan pemerintah daerah bersifat dinamis. Penyesuaian data dilakukan secara periodik setiap tiga bulan untuk mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan.

"Ini adalah pemeringkatan relatif karena setiap hari data ini dinamis sekali. Setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang pindah tempat, setiap hari ada yang menikah, setiap hari ada yang naik kelas, setiap hari ada yang turun kelas," kata Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.

Proses pemutakhiran peringkat kesejahteraan terus berjalan guna menyelaraskan lonjakan data dengan indikator baku yang ditetapkan pemerintah.

"Kalau sekarang itu ada lonjakan-lonjakan, ini sedang diperbaiki, sedang dimutakhirkan. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama desil-desilnya atau pemeringkatannya sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan," kata Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.

Gus Ipul menyampaikan bahwa penerima bansos yang mengalami pergeseran desil masih memiliki ruang sanggah sebelum penatapan tahap berikutnya dilakukan.

"Jika sekarang ditemukan desil yang kurang tepat, bukan berarti kemudian bansosnya dicoret karena masih ada masa sanggah, masa pemutakhiran untuk kemudian akan disalurkan pada tiga bulan berikutnya," jelas Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.

Pemerintah meluruskan kekeliruan informasi di masyarakat yang menganggap kenaikan peringkat kesejahteraan langsung menghentikan penyaluran bantuan.

"Tidak serta-merta jika sekarang ditemukan desil 10 kemudian bansosnya dicoret, bansosnya tidak disalurkan. Itu menurut saya informasi yang salah," tegas Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.

Sistem validasi BPS melibatkan lebih dari 40 variabel serta dukungan petugas lapangan yang teruji guna menjamin kelayakan data.

"Pemerintah terbuka sesuai arahan dari Bapak Presiden. Kita ingin data ini memang makin akurat dan untuk keperluan itu membuka partisipasi masyarakat," kata Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.

Masyarakat diimbau aktif melaporkan ketidaksesuaian data penerima bantuan melalui berbagai kanal pengaduan resmi yang tersedia.

"Kalau ada keluarga atau penerima manfaat yang tidak berhak malah menerima, itu bisa dibantu melalui proses pemutakhiran lewat saluran-saluran yang ada. Atau sebaliknya, mereka layak tapi belum mendapatkan bantuan. Mari kita bantu, mari kita berpartisipasi secara bersama-sama," jelas Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.

Sistem digitalisasi bansos berbasis Perlinsos kini tengah diuji coba di 42 kabupaten/kota untuk meningkatkan transparansi pengusulan.

"Yang baru dari digitalisasi bansos ini adalah nantinya masyarakat bisa langsung usul tetapi yang menjawab yaitu mesin, yang menjawab adalah aplikasi yang sudah disiapkan," paparnya Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.

Kemensos mengakui pembenahan DTSEN dilakukan demi mengatasi persoalan ketidaktepatan sasaran bantuan sosial pada masa lalu.

"Jujur harus diakui data-data kita sebelum ini memang tidak akurat sehingga banyak sekali subsidi sosial dan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran," ucap Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.

Di sisi lain, jajaran Kementerian Sosial menekankan bahwa desil bukanlah indikator mutlak tingkat pendapatan atau status ekonomi seseorang secara harfiah.

"Desil itu bukan sertifikat kaya dan miskin. Desil tidak bisa disamakan secara ekuivalen dengan penghasilan. Desil 1 penghasilannya sekian atau desil 10 penghasilannya sekian, itu tidak bisa," jelas Andy Kurniawan, Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis.

Pergerakan desil seseorang bersifat relatif terhadap kondisi ekonomi penduduk lain dalam basis data nasional.

"Misalnya bencana di Sumatera, sehingga banyak orang yang jatuh miskin, maka otomatis desil saya akan naik. Karena kalau direngking ulang secara nasional, ada orang yang turun, maka ada orang yang naik (desilnya)," jelas Andy Kurniawan, Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis.

Penambahan 12 juta data baru pada DTSEN Volume 3 diidentifikasi menjadi pemicu pergeseran peringkat desil yang cukup signifikan di masyarakat.

"12 juta data baru ini adalah sumber pemutakhiran di volume ketiga. Sumber pemutakhiran di volume ketiga ini menyebabkan naik turunnya desil terasa sangat signifikan. Ini langsung dievaluasi oleh BPS dan memang gejala di masyarakat kasuistis langsung kita tindaklanjuti," kata Andy Kurniawan, Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis.

Skema desil utamanya digunakan sebagai instrumen penentuan prioritas saat kuota penerima program bantuan terbatas.

"Misalnya di dalam satu ruangan itu ada 10 orang yang berhak mendapatkan bantuan. Sementara pemerintah punya uangnya hanya untuk 5 orang. Maka desil berfungsi memilih 5 orang itu.

Yang berada di desil 1 tentu lebih prioritas daripada mereka di desil 4. Yang di desil 4 lebih prioritas daripada mereka di desil 5. Itu cara memilih prioritas," jelas Andy Kurniawan, Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis.

Kemensos mematahkan anggapan bahwa pengurangan penerima bantuan disebabkan oleh pengalihan anggaran ke program lain.

"Seolah-olah kalau desil naik, sama dengan tambah kaya. Kalau tambah kaya, sama dengan bantuannya hilang. Itu sama sekali tidak benar.

Dan kalau bantuannya hilang, persepsi masyarakat adalah bantuannya dicabut, uangnya dialihkan ke program yang lain. Itu tidak benar. Karena jumlah bantuan sosial itu tetap dan bahkan bertambah.

Kenapa ada orang yang memenuhi syarat tapi tidak mendapatkan (bansos), karena kuotanya terbatas," jelas Andy Kurniawan, Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis.

Untuk merespons fluktuasi pemeringkatan tersebut, BPS telah menerbitkan DTSEN Volume 3.1 guna menstabilkan data penerima bansos.