DPR Minta BPS Perbaiki Data Desil Bantuan Sosial Dua Minggu

Komisi X DPR RI mendesak Badan Pusat Statistik untuk mempercepat proses penyelesaian perbaikan data desil kesejahteraan masyarakat yang diajukan melalui kanal sanggah maksimal dalam tenggat waktu dua minggu pada Rabu, 2 September 2026.

Langkah ini diambil guna memastikan penyaluran program bantuan sosial hingga penerima KIP Kuliah dapat berjalan tepat sasaran tanpa terhambat masalah administratif.

"Target untuk perbaikan desil ini kami tadi menyampaikan agar maksimal 2 minggu harus tuntas ketika masyarakat kita mengajukan sanggah desil tersebut melalui kanal-kanal yang sudah disiapkan oleh BPS RI," kata Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR.

Keterlambatan pembaruan status sosial ekonomi dinilai berdampak langsung pada hak masyarakat yang membutuhkan bantuan pemerintah.

"Banyak kebutuhan masyarakat kita yang tentunya berhubungan dengan desil. Seperti bantuan-bantuan yang harusnya diterima, tetapi karena desilnya bermasalah akhirnya tidak diterima," jelas Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR.

Selain percepatan sanggah, Komisi X DPR juga membahas dukungan anggaran BPS tahun 2027 sebesar lebih dari Rp 6,4 triliun serta penguatan kewenangan BPS dalam mengelola Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

"Nah, ini butuh proses waktu yang cepat, tidak perlu berlama-lama, dan BPS sudah setuju," kata Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR.

Upaya perbaikan data desil ini selaras dengan langkah tingkat daerah. Dinas Sosial Kabupaten Batang mengimbau warga aktif memperbarui data melalui operator kelurahan yang mengelola Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau pendamping PKH.

"Teruslah melakukan pemutakhiran data. Pemutakhiran data, pemutakhiran data. Artinya pengusulan perubahan data, pembaruan data.

Pemahaman publik terkait wewenang penetapan status tersebut. Dinsos daerah bertindak sebagai fasilitator pengusulan dan pembaruan, sedangkan keputusan akhir tingkat kesejahteraan berada di tingkat pusat," katanya Willopo, Kepala Dinsos Batang.

Penetapan tingkat kesejahteraan dilakukan secara terukur oleh pusat menggunakan 39 variabel terukur yang mencakup 13 variabel individu dan 26 variabel keluarga.

"Saran kami adalah melakukan pemutakhiran. Bagaimana caranya pemutakhiran? Koordinasi menghubungi kepada desa atau kelurahan di mana tempat kita tinggal," ungkapnya Willopo, Kepala Dinsos Batang.

Untuk memfasilitasi 248 desa dan kelurahan di Kabupaten Batang, sebanyak 106 pendamping PKH disiagakan di lapangan.

"Pendamping PKH itu dari semuanya ngayahi 248 desa/kelurahan. Meskipun jumlah PKH itu 106, tapi satu orang kan bisa tiga desa, tiga kelurahan. Ada rangkaplah gitu," jelasnya Willopo, Kepala Dinsos Batang.

Masyarakat yang ingin memeriksa status desil mandiri dapat mengakses situs atau aplikasi resmi Cek Bansos Kementerian Sosial dengan memasukkan NIK dan data domisili KTP.

"Proses rekapitulasi data ini tidak dilakukan secara asal-asalan. Penetapan kondisi sosial ekonomi warga mengacu pada 39 variabel terukur yang terbagi menjadi dua kelompok utama, yakni 13 variabel individu dan 26 variabel keluarga," terangnya Willopo, Kepala Dinsos Batang.

Pengisian formulir pembaruan data wajib mencakup seluruh indikator fisik tempat tinggal hingga kondisi sosial anggota keluarga.

"Semua indikator tersebut menjadi penentu utama dalam menilai tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga secara objektif. Kalau untuk mengadakan perubahan itu mengisi di formulir, itu ada 39 variabel ini," pungkasnya Willopo, Kepala Dinsos Batang.