IPB University Resmikan Perubahan Nomenklatur Fakultas Ilmu Sosial dan Ekologi Manusia

Rektor IPB University Dr Alim Setiawan Slamet meresmikan transformasi Fakultas Ekologi Manusia menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ekologi Manusia atau FISEMA di Bogor pada Rabu, 20 Mei 2026.

Langkah kelembagaan yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional tersebut diambil untuk melakukan penataan arsitektur akademik kampus sekaligus memperkuat rumpun ilmu sosial-humaniora yang terintegrasi dengan visi agromaritim.

Perubahan nomenklatur ini bertujuan memperluas spektrum keilmuan perguruan tinggi agar pendekatan sosial-ekologis mampu merespons tantangan global abad ke-21 secara lebih relevan dan berdampak nyata bagi masyarakat.

"Selama ini IPB University dikenal kuat dalam bidang sains, teknologi, pertanian, dan biosains. Namun tantangan global saat ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak akan cukup tanpa pemahaman yang kuat terhadap manusia, masyarakat, budaya, dan dinamika sosial yang menyertainya," ujar Rektor IPB University Dr Alim Setiawan Slamet dalam sambutan Pelantikan Pejabat di Lingkungan IPB University yang dikutip dari laman resmi kampus.

Pihak rektorat menegaskan integrasi keilmuan sosial dengan sektor pangan, maritim, dan lingkungan menjadi kunci utama agar setiap inovasi yang dihasilkan tepat sasaran.

"IPB meyakini bahwa inovasi teknologi tanpa pemahaman sosial yang mendalam akan kehilangan relevansinya di tengah masyarakat. Karena itu, FISEMA hadir untuk memperluas spektrum keilmuan IPB dan memperkuat pendekatan sosial-ekologis dalam menjawab tantangan abad ke-21," kata Dr Alim Setiawan Slamet.

Kurikulum pada fakultas ini dirancang agar berbasis pada realitas lapangan serta pengalaman nyata komunitas lokal di Indonesia.

"Ilmu sosial di IPB harus tumbuh dari lapangan, dari realitas masyarakat Indonesia sendiri. Kita ingin membangun ilmu yang tidak hanya menjelaskan masalah, tetapi juga mampu menghadirkan solusi yang relevan bagi bangsa," tutur Dr Alim Setiawan Slamet.

Melalui pendekatan interdisipliner, hasil riset dari fakultas ini juga ditargetkan mampu menjadi referensi strategis bagi penyusunan kebijakan publik nasional.

"Di balik setiap data, setiap inovasi, dan setiap kebijakan, selalu ada manusia yang harus dihormati martabat dan hak-haknya. Itulah nilai utama yang harus dijaga dalam pengembangan FISEMA," sebut Dr Alim Setiawan Slamet.

Dekan FISEMA IPB University Prof Sofyan Sjaf menjelaskan bahwa perubahan nama ini merupakan penyesuaian wajib terhadap cetak biru akademik universitas untuk merespons kebutuhan masyarakat modern.

"IPB melakukan transformasi bukan hanya pada aspek struktur organisasi, tetapi juga pada aspek transformasi keilmuan. Fakultas tentu harus menyesuaikan diri dengan arsitektur akademik yang sudah ditetapkan oleh universitas," urai Prof Sofyan Sjaf sebagaimana dilansir dari Kompas.com.

Pada tahun 2026, FISEMA langsung menargetkan pembukaan dua program studi sarjana baru, yaitu S1 Sosiologi dan S1 Geografi Manusia, guna melengkapi prodi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat serta Ilmu Keluarga dan Konsumen yang sudah ada.

"Kurikulum tentu kami perbarui. Komunikasi akan lebih fokus pada komunikasi dalam perspektif pengembangan masyarakat. Sementara Sosiologi dan Geografi Manusia akan mengembangkan kurikulum baru sesuai kebutuhan zaman," urai Prof Sofyan Sjaf.

Dalam peta jalan pengembangan jangka panjang hingga tahun 2031, fakultas memproyeksikan pembukaan 11 program studi baru, termasuk Psikologi, Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Antropologi, Hukum, dan Kebijakan Publik.

"Kita ingin membangun kekhasan ilmu sosial IPB. Fokus analisis utama kita tetap melekat pada komunitas agromaritim, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, hingga wilayah pesisir," tambah Prof Sofyan Sjaf.

Di sektor penelitian, FISEMA menjalankan program transformasi desa melalui pengembangan metodologi Data Desa Presisi yang berkolaborasi dengan China Agricultural University.

"Alhamdulillah, DDP kini diminati berbagai daerah, termasuk Maluku dan Papua. Bahkan, Badan Legislasi DPR RI tengah mempertimbangkan adopsinya sebagai bagian dari metodologi Satu Data Indonesia," ungkap Prof Sofyan Sjaf dilaporkan oleh fin.co.id.

Pengakuan dari parlemen tersebut menunjukkan bahwa inovasi kampus mulai direkognisi di level kebijakan nasional guna memperkuat jejaring internasional.