Iran Ancam Serang Perusahaan Minyak AS Jika Sanksi Ekonomi Berlanjut

Pemerintah Iran menegaskan akan menganggap negara manapun yang mendukung sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap negaranya sebagai musuh, meny menyusul langkah Washington yang mendesak kampanye pengisolasian ekonomi Teheran hingga memasuki bulan keenam. Ancaman tegas tersebut disampaikan langsung oleh otoritas keamanan tertinggi Iran merespons tekanan diplomatik serta perluasan pembatasan finansial yang digalang oleh Presiden AS Donald Trump. Kepala Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menegaskan bahwa Teheran tidak akan tinggal diam terhadap negara yang mematuhi sanksi Washington.

"Kami menyatakan kepada semua negara... jangan bergabung dalam perang ekonomi yang dikobarkan oleh Amerika Serikat," ujar Kepala Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezai, melalui siaran televisi pemerintah, dilansir AFP pada Minggu (23/8/2026).

Rezai menambahkan bahwa keterlibatan pihak luar dalam aksi pemboikotan ekonomi tersebut akan membawa konsekuensi langsung terhadap kepentingan mereka. "Negara mana pun yang berpartisipasi dalam penerapan pembatasan ekonomi terhadap kami akan dianggap sebagai musuh," tambah Mohsen Rezai.

Mantan komandan militer itu menegaskan bahwa Iran siap memperluas sasaran serangan jika tekanan sanksi terus meningkat. "Sejauh ini, kami hanya menargetkan pangkalan militer, namun jika mereka ingin menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap kami, Amerika Serikat memiliki perusahaan minyak dan ekonomi di sekitar Iran maupun di tempat lain, dan kami akan menyerang perusahaan-perusahaan tersebut," ancam Mohsen Rezai.

Ia menekankan bahwa eskalasi lebih lanjut dari Washington bakal memicu pembalasan berskala besar dari pihak Teheran. "mengambil tindakan, konfrontasi kami akan bagaikan gempa bumi," kata Mohsen Rezai. Rezai juga menyuarakan keyakinannya mengenai cara menghadapi tekanan dari pemerintah AS.

"satu-satunya cara untuk mendapatkan konsesi dari AS adalah dengan melanjutkan pertempuran dan memberikan penderitaan konstan pada Trump," tutur Mohsen Rezai, dikutip dari CNBC Indonesia.

Di sisi lain, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengakui dampak berat dari gelombang sanksi baru tersebut terhadap kondisi sosial dan ekonomi warganya. "Kami berupaya sekuat tenaga untuk mengatasi inflasi, masalah penghidupan, pengangguran, serta menjamin masa depan rakyat, agar mereka dapat hidup dengan bermartabat dan penuh kebanggaan," ujar Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Pezeshkian secara terbuka menyebut tindakan Washington telah menyeret negaranya ke dalam situasi krisis yang menyeluruh.

"Dia mengatakan sedang menjatuhkan sanksi yang paling menghancurkan dan mengerikan terhadap Iran," kata Masoud Pezeshkian.

Ia menyimpulkan kondisi terkini yang sedang dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat Iran akibat sanksi tersebut. "Irak kini berada dalam perang skala penuh di bidang ekonomi, militer, dan keamanan," ucap Masoud Pezeshkian.

Ia juga menyadari dinamika sosial yang tengah berkembang di dalam negeri. "Saya memahami bahwa kita memiliki banyak masalah di masyarakat saat ini. Kami berupaya mencegah hal-hal tersebut semaksimal mungkin," kata Masoud Pezeshkian.

Sementara itu, pejabat intelijen dan militer Iran turut memaparkan perubahan postur pertahanan negara. Penasihat Pemimpin Tertinggi Iran, Mohammad Mokhber, menegaskan dampak strategis dari doktrin baru Teheran. "Strategi mengalihkan perang ke postur ofensif jika persyaratan Iran tidak dipenuhi niscaya akan mengubah keseimbangan kekuatan di dunia," tegas Penasihat Pemimpin Tertinggi Iran, Mohammad Mokhber. Dari sudut pandang operasional lapangan, pihak militer mengondisikan bahwa serangan ofensif tetap bergantung pada perkembangan situasi.

"Tindakan Iran bersifat defensif, meskipun mereka juga dapat mengambil aspek ofensif di masa depan," ucap Deputi Politik IRGC, Brigadir Jenderal Yadollah Javani.

Tekanan internasional terhadap Teheran semakin terasa setelah salah satu mitra dagang utamanya, Uni Emirat Arab, menangguhkan seluruh transaksi perdagangan dan keuangan pada Selasa (18/8/2026). Di sisi lain, China mengkritik langkah AS dan menyatakan bahwa pemblokiran ekonomi tidak akan menyelesaikan konflik di kawasan Timur Tengah.