Iran dan Oman Sepakati Rute Selat Hormuz di Tengah Klaim AS

Iran dan Oman resmi menyepakati peta rute pelayaran di Selat Hormuz pada Sabtu (15/8/2026) setelah perundingan teknis intensif. Kesepakatan ini dicapai di tengah ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengklaim bakal mencaplok kawasan perairan strategis tersebut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei menjelaskan bahwa kesepakatan peta rute pelayaran tersebut dirumuskan bersama Oman sebagai dua negara pesisir yang berbatasan langsung. Pembahasan teknis berlangsung selama tiga pekan menyusul penandatanganan nota kesepahaman pada 18 Juni 2026.

"Terlepas dari hambatan Amerika Serikat, pembicaraan telah mencapai kemajuan positif selama tiga pekan terakhir dan kesepakatan telah dicapai mengenai peta rute pelayaran," kata Baghaei kepada Defa Press.

Baghaei menambahkan bahwa pemulihan keamanan penuh dan kelancaran pelayaran komersial di Selat Hormuz tetap bergantung pada penghentian tindakan militer serta blokade laut oleh AS.

Lalu lintas kapal di jalur yang sebelumnya dilalui seperlima pasokan minyak dunia tersebut merosot tajam. Data analisis Kpler mencatat hanya dua kapal melintas pada Jumat (14/8/2026) tanpa membawa minyak mentah, jauh dibandingkan kondisi normal sebelum perang yang mencapai lebih dari 130 kapal per hari.

Di sisi lain, ketegangan meningkat setelah Presiden AS Donald Trump secara terbuka mengklaim mengendalikan Selat Hormuz. Saat berbicara di Nassau County Police Academy, Garden City, New York, pada Jumat (14/8/2026), Trump menyatakan niatnya menjadikan selat itu sebagai wilayah AS setelah mengalahkan Iran.

"Setelah kita selesai mengalahkan Iran, yang sedang mengalami kekalahan telak, saya akan segera mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat," tegas Trump.

Ia juga meminta warga AS memaklumi kenaikan harga bahan bakar sebagai bagian dari biaya perang pencegahan senjata nuklir Iran.

"sedikit lebih mahal untuk bensin," kata Trump.

Ia menambahkan blokade laut AS akan terus berlaku ketat di kawasan tersebut.

"tidak ada kapal yang bisa melintasi kecuali jika kita mengizinkannya," tegas Trump.

Pernyataan Trump memicu tanggapan keras dari pejabat tinggi Teheran. Juru bicara Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya Ibrahim Zolfaqari membantah klaim kendali penuh Washington atas jalur laut tersebut.

"Tidak ada satu pun kapal yang diizinkan melintasi Selat Hormuz tanpa izin dan pengawasan Iran," tegasnya.

Penegasan senada disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi melalui media sosial X. Ia memastikan Teheran tidak akan menyerahkan pengelolaan Selat Hormuz dan tetap memberlakukan blokade selama AS menolak kenyataan.

"Selat ini hanya akan dibuka dan ditutup berdasarkan perintah Iran. Selama Anda tidak menerima kenyataan kekalahan dan berhenti larut dalam khayalan, Iran akan terus memberlakukan blokade," tulis Gharibabadi.

Gharibabadi menekankan bahwa pengerahan armada militer AS tidak akan mengubah kedaulatan Iran atas perairan tersebut.

"Selat Hormuz tidak dapat direbut melalui sebuah cuitan atau kapal induk, dengan mengeluarkan perintah atau dengan menyampaikan pidato kampanye pemilu," katanya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi mengonfirmasi bahwa Teheran belum berniat melanjutkan pembicaraan diplomasi dengan AS. Araqchi menyebut AS harus memenuhi syarat-syarat khusus sebelum pelayaran dapat pulih normal.

Araqchi juga menegaskan situasi terkini bukan lagi merupakan perpanjangan gencatan senjata dari kesepakatan Juni lalu.

"Kami sebenarnya tidak memiliki gencatan senjata sejak awal yang sekarang ingin kami perpanjang," kata Araqchi kepada Shahrara News.

Ia menyebut eskalasi yang terjadi belakangan ini telah membawa konflik kedua negara ke babak baru.

"Kami memiliki 'akhir perang', dan sekarang ada situasi baru," lanjutnya.

Langkah politik Trump turut mendapat sorotan akademisi. Pakar Hubungan Internasional President University Teuku Rezasyah menilai klaim Trump mencaplok Selat Hormuz merupakan upaya membangkitkan optimisme Partai Republik menjelang Pemilu AS November mendatang.

"Klaim Amerika Serikat sebagai pengendali Selat Hormuz dibuat saat posisi AS sudah berada pada posisi babak belur di dalam dan luar negeri. Hal ini sangat menyakitkan bagi Presiden Trump dan Partai Republik, dan industri pertahanan AS," kata Rezasyah.

Rezasyah menambahkan retorika tersebut bertujuan meyakinkan sekutu AS meskipun perencanaan perang dianggap gagal.

"Klaim ini juga dibuat untuk meyakinkan seluruh sekutunya di dunia, jika AS masih mampu memimpin secara politik, moral, diplomatik, dan militer. Walaupun dalam kenyatannya, perang melawan Iran yang berkelanjutan ini menunjukkan perencanaan perang yang gagal total," ucapnya.

Dampak persepsi ancaman ini dinilai dapat memicu eskalasi militer lanjutan dari pihak Iran.

"Diperkirakan, perang akan berlanjut kembali. Di mana Iran sudah sangat percaya diri dan akan menggunakan perangkat perangnya yang paling mutakhir," ujarnya.

Ia juga menduga Iran akan meminta kepastian posisi politik negara-negara anggota Gulf Cooperation Council (GCC).

"Ke depannya Iran akan memaklumkan keberaniannya untuk memerangi kekuatan manapun yang langsung maupun tidak langsung mendukung AS dan Israel," imbuhnya.

Tekanan ekonomi akibat konflik ini mulai dirasakan publik Iran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam siaran televisi pemerintah mengonfirmasi bahwa lonjakan inflasi domestik terjadi akibat blokade AS terhadap pelabuhan serta sanksi ekspor minyak Iran.