Iran Susun Syarat Pembukaan Selat Hormuz Bagi Amerika Serikat

Pemerintah Iran mulai menyusun daftar tuntutan resmi yang harus dipenuhi Amerika Serikat agar akses pelayaran strategis Selat Hormuz kembali dibuka, Jumat (28/8/2026). Langkah diplomatik yang difasilitasi Qatar dan Pakistan ini muncul di tengah tekanan sanksi serta krisis ekonomi yang makin menghimpit warga Iran. Daftar persyaratan tersebut mencakup penghentian perang regional, pencabutan sanksi ekonomi terhadap pelabuhan-pelabuhan utama Iran, hingga pemberian bantuan kompensasi finansial.

Penegasan ini disampaikan Teheran usai pertemuan tingkat tinggi dengan jajaran pejabat Qatar. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Mohsen Rezaei menegaskan posisi tawarnya terhadap Washington terkait operasional koridor maritim global tersebut.

"AS harus terlebih dahulu mengambil langkah-langkah nyata untuk memenuhi persyaratan Iran, setelah itu Iran akan bergerak untuk membuka kembali Selat Hormuz," kata Rezaei dalam pernyataannya, seperti dikutip kantor berita Tasnim pada Kamis (27/8/2026).

Sikap tegas Teheran juga didukung oleh pernyataan militer dari Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) yang menyatakan kontrol penuh atas perairan tersebut. "Selat Hormuz akan tetap ditutup, kecuali AS menghentikan blokade dan menerima syarat-syarat Teheran untuk menerapkan Nota Kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani," kata Brigadir Jenderal Hossein Mohebbi, seperti dilaporkan media setempat.

Rezaei memperingatkan bahwa serangan atau ancaman militer balasan dari pasukan Amerika Serikat akan direspons dengan penghancuran aset-aset strategis secara intensif. "Jika blokade terus berlanjut, kami akan menargetkan kepentingan ekonomi AS secara menyeluruh, dan secara intensif serta dengan kekuatan penuh," tegas Rezaei dalam pernyataannya, seperti dilansir televisi pemerintah Iran, IRIB.

Ia mengklaim pihaknya tetap mampu menembus blokade laut selama masa gencatan senjata dengan mengekspor hingga 80 juta barel minyak. "Selain menghabiskan stok minyak yang tersimpan di kapal (floating stock), kami telah membuka jalur ekspor baru yang kini terus berkembang secara bertahap," sebut Rezaei. Di tingkat domestik, ketegangan geopolitik ini memperburuk beban hidup masyarakat. Sanksi ekonomi dan blokade yang berlangsung sejak perang pecah pada 28 Februari 2026 membuat harga beras naik 60 persen dan daging sapi melonjak 150 persen di Grand Bazaar Teheran.

Seorang pengemudi taksi di Teheran, Ahmad Karimi, membagikan kisahnya dalam menghadapi lonjakan harga barang pokok yang mencekik pendapatan harian.

"Kami pada dasarnya sudah menyerah untuk membeli banyak hal," kata Karimi, seperti dikutip dari The Associated Press. Pria berusia 52 tahun tersebut mengaku harus bekerja hingga 15 jam sehari demi menopang keluarganya. "Kami mengurangi buah, mengurangi protein, berhenti menikmati hiburan, bahkan bekerja di akhir pekan," ucapnya.

Tekanan serupa dirasakan oleh seorang ibu rumah tangga berusia 41 tahun asal Iran utara yang terpaksa memangkas drastis belanjaan harian demi memprioritaskan barang esensial.

"Pembelian kebutuhan pokok telah menjadi prioritas utama kami, dan isi keranjang belanja kami semakin kecil dan terbatas," ujar ibu tersebut yang meminta identitasnya disamarkan. Keterbatasan anggaran keuangan tersebut juga berdampak langsung pada kondisi emosional keluarga saat berhadapan dengan kebutuhan anak-anak.

"Setiap kali kami harus mengatakan tidak kepada anak-anak, setiap kali harus berulang kali mempertimbangkan sebuah keputusan, apakah itu kursus yang ingin mereka ikuti atau sesuatu yang sangat mereka inginkan, semuanya benar-benar melelahkan," katanya. Laporan Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan tingkat inflasi Iran bakal mendekati angka 70 persen pada akhir 2026 dengan kontraksi ekonomi melebihi 5 persen.

Pakar ekonomi Iran dari Brandeis University, Hadi Kahalzadeh, menilai struktur ekonomi Iran masih memiliki daya tahan terhadap sanksi luar. "Kemampuan Iran untuk bertahan tidak hanya mencegah keruntuhan, tetapi juga membuat tekanan ekonomi tidak otomatis berubah menjadi tekanan politik dan perubahan yang diharapkan AS," katanya. Di sisi lain, Uni Emirat Arab baru saja menghentikan sementara seluruh aktivitas perdagangan dengan Iran, menyusul ancaman sanksi sekunder yang dijatuhkan Presiden AS Donald Trump.