Trump Ancam Bombardir Oman dan Deklarasikan Selat Hormuz Wilayah AS

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan membombardir Oman jika negara tersebut menghalangi kesepakatan dengan Iran terkait Selat Hormuz, sekaligus menyatakan rencananya untuk mendeklarasikan jalur perairan strategis itu sebagai wilayah kekuasaan AS.

Ancaman keras terhadap Oman disampaikan Trump dalam wawancara bersama Fox News. Pihaknya menegaskan tindakan militer akan diambil apabila Oman memblokir kesepakatan mengenai Selat Hormuz.

"Jika Oman menghalangi, kita akan membombardir mereka habis-habisan," kata Trump.

Di sisi lain, jurnalis Fox News Trey Yingst mengunggah di platform X bahwa Presiden AS tersebut turut mendesak Teheran untuk segera menghentikan perlawanan dalam konflik yang sedang berlangsung.

"Iran harus mengibarkan bendera putih tanda menyerah," katanya.

Sebelumnya, Trump mengklaim akan menguasai penuh jalur pelayaran vital tersebut usai memenangkan pertempuran melawan militer Iran. Pernyataan itu disampaikan saat berkunjung ke Akademi Kepolisian Nassau County di Garden City, New York, pada Jumat, 14 Agustus 2026.

"Setelah kita selesai mengalahkan Iran, yang sedang mengalami kekalahan telak, saya akan segera mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat," kata Trump.

Trump menuturkan bahwa blokade laut oleh pasukan militer AS di kawasan tersebut akan terus berlangsung secara ketat.

"Tidak ada kapal yang bisa melintasi kecuali jika kita mengizinkannya," kata Trump.

Merespons pernyataan Washington, Juru Bicara Komando Terpadu Militer Iran dari Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya, Ibrahim Zolfaqari, membantah klaim kontrol penuh AS atas wilayah perairan tersebut.

"Tidak ada satu pun kapal yang diizinkan melintasi Selat Hormuz tanpa izin dan pengawasan Iran," kata Ibrahim Zolfaqari.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei dalam konferensi pers mingguan di Teheran pada Senin, 17 Agustus 2026, menegaskan menolak negosiasi perpanjangan masa 60 hari nota kesepahaman (MoU) dengan AS. Baghaei menilai Washington telah melanggar kesepakatan sejak awal dan menganggap klaim batas waktu negosiasi tidak memiliki dasar hukum.

"Masalah 60 hari ini tidak relevan," kata Esmaeil Baghaei, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran.

Baghaei menambahkan bahwa kebijakan luar negeri Teheran tidak akan disesuaikan di bawah tenggat waktu atau tekanan dari pihak luar, melainkan murni berdasarkan kepentingan nasional.

"Iran bukanlah pihak yang menyesuaikan kebijakannya di bawah tekanan dan tenggat waktu," kata Esmaeil Baghaei.

Ia mengkritik perubahan prioritas perang AS sebagai bentuk kebingungan usai alasan awal invasi dipatahkan oleh data internal Pentagon sendiri. Baghaei menilai AS kini terjebak dalam konflik dan menyarankan agar Washington segera menarik pasukannya.

"Merek terjebak dalam rawa dan, untuk membenarkan kegagalan mereka, mereka terpaksa mengubah tujuan," kata Esmaeil Baghaei.

Dalam keterangan yang sama, Baghaei mengimbau militer AS untuk segera menghentikan keterlibatan mereka di kawasan.

"Hal terbaik bagi AS dalam kondisi seperti ini adalah menarik diri secepat mungkin sebelum semakin terlibat," kata Esmaeil Baghaei.

Selain masalah geopolitik, Baghaei mengungkapkan bahwa Iran sedang melacak nasib empat pilotnya yang hilang sejak operasi militer terhadap pangkalan AS di Qatar pada 2 Maret 2026. Tiga pilot, yakni Javad Salehi, Abdolmajid Dashtian, dan Omran Behraveshian, diduga ditangkap hidup-hidup oleh pasukan Qatar, sedangkan Brigadir Jenderal Majid Kazemi dikonfirmasi tewas melalui tes DNA. Teheran telah berkoordinasi dengan Qatar dan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) untuk menjamin hak-hak tawanan perang sesuai hukum humaniter internasional.

"Kami telah mengejar masalah ini sejak hari pertama mengetahui kejadian tersebut," kata Esmaeil Baghaei.