Islandia Gelar Referendum Kelanjutan Negosiasi Aksesi Uni Eropa

Warga Islandia mulai memberikan suara pada Sabtu (29/8/2026) dalam referendum untuk menentukan kelanjutan negosiasi keanggotaan dengan Uni Eropa. Pemungutan suara yang melibatkan sekitar 273.000 pemilih ini berlangsung di tengah persaingan ketat antara kelompok pendukung dan penolak integrasi Eropa.

Hasil survei Gallup terbaru menunjukkan kubu penolak unggul tipis dengan 51,6 persen, sementara kubu pendukung meraih 48,4 persen. Negara berpopulasi kurang dari 400.000 jiwa tersebut sebelumnya mengajukan permohonan keanggotaan pascakrisis keuangan 2009, namun negosiasi ditangguhkan pada 2013 saat pemerintahan euroskeptis berkuasa.

Menteri Luar Negeri Islandia Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir menegaskan komitmennya terhadap proses integrasi Eropa di tengah persaingan hasil suara yang sangat tipis.

"Persaingannya cukup ketat, namun saya selalu optimistis," ujar Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, Menteri Luar Negeri Islandia. "Segalanya belum berakhir sampai benar-benar usai."

Isu kedaulatan sektor perikanan menjadi salah satu poin utama perdebatan publik domestik. Namun, situasi geopolitik global seperti dinamika kepemimpinan Amerika Serikat serta perang di Eropa turut memengaruhi sudut pandang masyarakat terkait jaminan keamanan nasional.

Pakar politik dari Universitas Bifrost Eirikur Bergmann menilai gejolak politik internasional berpengaruh pada perdebatan referendum meski faktor domestik tetap mendominasi.

"Aspek mendasar (dari perdebatan ini) sangat bersifat domestik, namun ada dampak signifikan yang muncul seiring dengan masa jabatan kedua (Presiden AS) Donald Trump dan pergolakan geopolitik semacam itu," kata Eirikur Bergmann, Pakar Politik Universitas Bifrost.

Penolakan terhadap aksesi Uni Eropa juga disuarakan oleh warga yang menganggap Islandia mampu mandiri secara ekonomi tanpa campur tangan dari Brussels.

"Bayangkan jika Anda menjalin hubungan dengan seseorang namun tidak tinggal serumah; jika Anda justru kehilangan sesuatu yang Anda miliki saat memutuskan untuk menikah, lalu untuk apa menikah?" ujar Hjordis Vilhjalmsdottir, Penyiar Radio.

Pandangan serupa disampaikan oleh pelaku usaha lokal yang menyoroti rekam jejak kemandirian ekonomi Islandia dalam seabad terakhir.

"Kami tidak butuh Brussels untuk memerintah kami. Kami bisa mengurus diri kami sendiri," kata Elias Theodorsson, Pengusaha.

Ia menambahkan perkembangan ekonomi negara berhasil dicapai melalui usaha mandiri.

"Seratus tahun yang lalu, kami adalah salah satu negara termiskin di Eropa. Kini, kami menjadi negara yang paling menonjol di Eropa. Kami mencapainya dengan usaha sendiri," ujar Elias Theodorsson, Pengusaha.

Di sisi lain, lonjakan inflasi dan suku bunga hipotek hingga 9 persen mendorong sebagian warga mendukung opsi keanggotaan agar dapat bergabung dengan zona euro.

Administrator universitas Alexandra Yr van Erven melihat negosiasi sebagai langkah rasional untuk mengevaluasi manfaat keanggotaan.

"Selisihnya sangat besar, dan hal itu akan sangat berarti bagi rumah tangga saya," kata Alexandra Yr van Erven, Administrator Universitas.

Ia berpandangan bahwa evaluasi resmi perlu dilakukan setelah pemerintah menyelesaikan draf kesepakatan.

"Menurut saya, langkah yang bertanggung jawab adalah memberikan wewenang kepada pemerintah untuk merundingkan kesepakatan dengan Uni Eropa, agar kita bisa melihat berbagai kemungkinan yang ada. Setelah itu, barulah kita bisa mengevaluasi kesepakatan tersebut," ujar Alexandra Yr van Erven, Administrator Universitas.

Pengamat politik juga menyoroti perubahan persepsi publik terhadap perjanjian pertahanan bilateral dengan Amerika Serikat yang ditandatangani pada 1951.

"Kini, orang-orang mulai mempertanyakan validitas perjanjian tersebut," kata Eirikur Bergmann, Pakar Politik Universitas Bifrost. "Pergeseran geopolitik memang memengaruhi perdebatan ini, namun bukan menjadi faktor pendorong utamanya."

Pejabat Uni Eropa menilai hasil referendum ini memiliki arti strategis bagi agenda perluasan blok Eropa ke depan.

"Keputusan Islandia niscaya akan memperkuat argumen bagi Uni Eropa untuk menerima anggota baru," ujar Marta Kos, Komisaris Perluasan Uni Eropa.

Pemerintah Islandia menegaskan komitmennya untuk menjaga soliditas parlemen pascapemungutan suara guna mempertahankan stabilitas politik negara.

"Hal ini mungkin menunjukkan bahwa kita perlu melakukan upaya lebih baik lagi dalam mempertahankan perjanjian tersebut, dan saya berharap seluruh parlemen akan bersatu mendukungnya," ujar Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, Menteri Luar Negeri Islandia.

Apabila kubu "Ya" memenangkan referendum, pemerintah akan memulai negosiasi perjanjian aksesi dengan Brussels sebelum menyerahkan draf akhir keanggotaan kepada rakyat melalui referendum susulan.