Karhutla Terus Meluas, 469 Titik Api Terdeteksi di Kalimantan

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi masalah serius dengan 469 titik api terdeteksi di Kalimantan pada 21 Agustus 2026, menurut BMKG. Titik panas tersebar di Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, Timur, dan Utara, sementara kabut asap telah mulai mengganggu aktivitas warga, terutama di Kalimantan Selatan. Kabut asap menurunkan jarak pandang hingga sekitar dua meter di jalur Banjarbaru-Pelaihari pada 20 Agustus 2026, menyebabkan tiga kecelakaan lalu lintas dan mengganggu aktivitas sekolah di Banjarbaru.

Beberapa sekolah mengundur jam masuk dan menerapkan pembelajaran dari rumah untuk melindungi kesehatan siswa. Di SMKN 1 Sungaitabuk, kebakaran lahan dekat sekolah menimbulkan kepanikan sebelum api berhasil dipadamkan.

Pihak sekolah meminta siswa menggunakan masker karena asap pekat masih melingkupi area tersebut. Di tingkat perguruan tinggi, UIN Antasari menghentikan kegiatan PBAK di Kampus 2 Banjarbaru akibat kabut asap dan kebakaran lahan di sekitar kawasan kampus.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendesak pemerintah melakukan langkah luar biasa untuk menangani karhutla di Kalimantan. Alex menyebutkan indeks kualitas udara di Palangka Raya mencapai 487 pada 19 Agustus 2026, masuk kategori berbahaya dengan jarak pandang turun hingga 1,4 kilometer.

Data BNPB mencatat 1.487 titik panas di Kalimantan per 19 Agustus, dengan Kalimantan Tengah sebagai wilayah dengan konsentrasi titik panas tertinggi. Status tanggap darurat karhutla di Kabupaten Kotawaringin Barat diperpanjang hingga 4 September 2026, dengan 859,49 hektare lahan terbakar dalam 189 kejadian. Alex mengingatkan fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai puncak pada Agustus-September 2026, mengacu pada pengalaman karhutla besar pada 1997-1998.

Menurut Alex, deteksi dini, patroli kawasan rawan, sistem peringatan satelit, dan keterlibatan masyarakat harus diperkuat untuk mencegah kebakaran besar.

BMKG memasukkan tujuh provinsi sebagai prioritas pemantauan karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, dan Timur. Kondisi karhutla dan kualitas udara masih berpotensi berubah, sehingga pemantauan dan penyesuaian kebijakan tetap diperlukan.