Kebakaran Hutan di Kalimantan Meningkat, Pemerintah Perkuat Mitigasi

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan mengalami peningkatan signifikan dengan ribuan titik panas terdeteksi di beberapa provinsi. Pemerintah dan DPR mendorong penguatan mitigasi untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak kebakaran ini.

Menurut data terbaru, pada 19 Agustus 2026 terdapat 518 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat, Tengah, dan Selatan, meningkat lebih dari empat kali lipat dibandingkan hari sebelumnya. Secara kumulatif, selama 17–19 Agustus tercatat 750 titik panas di tiga provinsi tersebut.

Di Kalimantan Timur, berdasarkan data BPBD per 19 Agustus, terdapat 413 titik karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 936,95 hektare. Kabupaten Kutai Barat saja mencatat 72 lokasi kebakaran dengan lahan terbakar seluas 415,51 hektare.

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian mengajak pemerintah memperkuat mitigasi kebakaran hutan dan lahan agar tidak hanya menyelamatkan manusia, tetapi juga lingkungan.

"Perkembangan karhutla dalam beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa persoalan ini tidak bisa dilihat hanya sebagai persoalan kebakaran hutan, tapi sudah menjadi ancaman bencana yang berdampak langsung terhadap keselamatan, kesehatan, dan aktivitas masyarakat," ujar Hetifah.

Hetifah menegaskan bahwa upaya pemadaman, seperti water bombing dan operasi modifikasi cuaca, harus disertai strategi perlindungan masyarakat yang terdampak asap serta edukasi bagi warga di lahan yang masih aman.

"Sebagai anggota DPR dari Kalimantan Timur, saya sangat prihatin dengan peningkatan karhutla di daerah saya. Semua pihak harus bergerak cepat," tambahnya.

Menanggapi pembukaan lahan dengan cara membakar yang masih banyak dilakukan, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyatakan bahwa pihaknya tidak memberikan ruang bagi praktik tersebut, terutama di musim kemarau panjang yang memperparah risiko kebakaran.

"Kami tidak memberikan ruang bagi praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Seluruh pihak harus menaati ketentuan ini demi melindungi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi," ujar Jumhur Hidayat.

Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Daniel Murdiyarso mengatakan pembakaran masih dipilih karena mudah dan murah, meski risiko kebakaran meningkat di musim kemarau.

"Mereka tahu di musim kemarau hal itu dilakukan, tapi tetap memilih membakar lahan," kata Daniel. Ia menekankan bahwa manusia dan aktivitasnya adalah faktor utama penyebab kebakaran, bukan cuaca semata.

Daniel juga mengingatkan bahwa surat edaran larangan pembakaran lahan harus diikuti dengan arahan teknis, pengawasan lapangan, serta sanksi tegas untuk mencegah kebakaran sejak dini.

"Kalau masyarakat dan pelaku bisnis merasakan karhutla sebagai kerugian, mereka tidak akan membakar hutan dan lahan," tegasnya.

Selain itu, ahli kesehatan masyarakat dari Griffith University, Dicky Budiman, menilai perlunya pencegahan risiko kesehatan akibat asap karhutla, yang mengancam masyarakat secara akut dan sub-akut.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi puncak risiko karhutla terjadi pada Agustus hingga September 2026 seiring musim kemarau yang makin panjang dan kering di berbagai wilayah termasuk Kalimantan.