Kemenhut Ungkap Karhutla untuk Perkebunan Sawit di Beberapa Wilayah

Kementerian Kehutanan mengungkapkan adanya pembakaran hutan sengaja untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling, Riau. Kasus serupa juga terjadi di Kalimantan Barat dan Sumatera Utara, dengan pihak korporasi dijadikan tersangka dalam pembakaran hutan. Laporan ini disampaikan pada 24 Agustus 2026, memperlihatkan pola karhutla yang berhubungan dengan ekspansi sawit. Di Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling, tiga tersangka ditetapkan, masing-masing sebagai pengelola lahan, perantara jual beli lahan kawasan hutan, dan kepala kampung, menurut laporan resmi Kementerian Kehutanan.

World Wide Fund for Nature (WWF) Australia mengingatkan bahwa pembukaan lahan sawit telah menghancurkan hutan hujan tropis dan mengancam habitat satwa seperti gajah, orang utan, dan harimau.

Dr Santhyami, dosen ekologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, menegaskan bahwa kelapa sawit tidak dapat menggantikan fungsi alami hutan karena perbedaan struktur dan kemampuan menyimpan air. "Dia (kelapa sawit) tidak bisa menyimpan air atau mengikat air lebih baik dibandingkan dengan jenis-jenis pohon kayu," ujar Dr Santhyami.

Menurutnya, kelapa sawit hanya dapat dibudidayakan secara monokultur dan tidak memiliki keanekaragaman hayati seperti hutan alami yang menjadi habitat berbagai flora dan fauna berlapis. Dr Ir Lis Noer Aini dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga menyatakan bahwa sawit tidak menyerap karbon sebaik hutan, sehingga pembukaan lahan sawit mempercepat kerusakan ekosistem dan pemanasan global.

"Ketika karbon lepas ke udara, gas rumah kaca akan meningkat. Pemanasan global itu pada dasarnya bermula dari deforestasi yang kita lakukan sendiri," kata Lis Noer Aini. Prof Bambang Hero Saharjo dari IPB University memperingatkan bahwa menyamakan sawit dengan hutan adalah kesalahan berbahaya yang bisa mengacaukan definisi deforestasi dan merugikan ekologis. "Akibatnya, terjadi pembenaran perubahan fungsi kawasan hutan, distorsi penilaian lingkungan dalam AMDAL dan KLHS, serta risiko deforestasi terselubung," ujar Prof Bambang.

Di sisi lain, anggota Komisi VIII DPR, Dini Rahmania, mendesak pemerintah memperkuat armada pemadam kebakaran hutan dan lahan dengan sistem yang lebih terintegrasi dan teknologi deteksi dini sebagai investasi ketahanan bencana jangka panjang.

"Jadi kita tidak selalu berada pada posisi menunggu api membesar kemudian melakukan pemadaman," ujar Dini. Dini juga mengapresiasi langkah BNPB dalam operasi pemadaman darat, udara, patroli, dan operasi modifikasi cuaca selama kemarau dan kondisi El Niño saat ini. Namun, dia menilai penanganan karhutla di lahan gambut harus lebih komprehensif, termasuk pencegahan, pembasahan gambut, dan penguatan personel lapangan.

BNPB melaporkan operasi karhutla terus diperkuat di sejumlah wilayah, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan dengan water bombing, operasi darat, dan modifikasi cuaca.

Contohnya, di Kalimantan Barat pada 23 Agustus 2026, water bombing dilakukan dalam delapan sortie dengan 1.052.000 liter air, berhasil menangani sekitar 13 hektare lahan terbakar. Di Papua Tengah, karhutla terjadi sejak Juli hingga Agustus 2026 di tujuh distrik dengan total lahan terbakar sekitar 396,13 hektare, dan empat kepala keluarga terdampak, menurut data BPBD Kabupaten Nabire.

Penanganan karhutla di daerah sulit dijangkau masih terkendala armada pemadam, sehingga pemerintah daerah butuh dukungan water bombing dan tambahan armada pemadam udara.